6 Juta Paket Bansos Presiden 2020 Diungkap KPK Diduga Telah Dikorupsi

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika

Jakarta, Satuju.com - Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras presiden saat penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020 diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyebutkan ada sekitar 6 juta paket yang diduga telah dikorupsi.

"Tahap tiga, lima, dan enam per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta sekitar enam juta, ya. Enam juta paket," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2024).

KPK belum mencatat modus korupsi dalam enam juta paket bansos beras presiden tersebut. Tessa mengatakan hal itu menjadi bahan dalam penyidikan.

"Itu masih kita dalami, karena materi penyidikannya belum bisa saya pahami," ujarnya.

Kasus itu diketahui mengakibatkan adanya kerugian negara. KPK menyatakan jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 250 miliar.

"Potensi kerugian negara dari banpres sebesar kurang lebih Rp 250 miliar untuk tahap 3, 5, dan 6," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika saat dimintai konfirmasi, Senin (1/7/2024).

KPK awalnya menyebutkan kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 125 miliar. Namun ada penambahan kerugian negara dari hasil perhitungan yang dilakukan.

Jumlah tersebut juga belum angka final. KPK menyatakan proses perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut masih berlanjut.

Bansos presiden yang tengah diusut berisi sejumlah materi pokok. Bansos itu pernah diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat.

Kasus ini masih dalam penyidikan KPK. Saat ini satu orang dari pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka.