Imbas Aturan Impor, Industri Petrokimia "Teriak"

Ilustrasi

Jakarta, Satuju.com - Terkait imbas aturan relaksasi impor dalam Permendag 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang berlaku sejak 17 Mei 2024, industri petrokimia ikut berteriak.

"Pemerintah membuka keran impor secara luas seperti TPT (benang, kain, pakaian jadi) dan barang jadi plastik membuat industri ini (petrokimia) semakin terpuruk," ujar Fajar dalam diskusi media di Gedung Kemenperin, Senin (8/7/2024).

Selain itu, ia menyebutkan kondisi industri petrokimia hulu saat ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Bahkan, lebih buruk dibandingkan saat pandemi covid-19 memberikan aturan relaksasi penting yang tertuang dalam Permendag 8/2024 tersebut.

Bagaimana tidak, penurunan kinerja industri TPT berdampak langsung terhadap melemahnya produksi petrokimia di industri petrokimia hulu. Hal ini tercermin dari penutupan beberapa pabrik.

"Beberapa industri poliester telah menyatakan tutup, dan beberapa lainnya dapat segera menyusul jika kondisinya terus memburuk. Pemanfaatan industri poliester saat ini hanya 50 persen, titik yang mana sulit untuk dapat mempertahankan operasional pabrik," jelasnya.

Senada, Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita mengatakan Permendag 8/2024 bahkan berpotensi membuat investasi di industri Petrokimia hilang hingga US$27 miliar.

Pasalnya, beberapa investor berencana memilih mundur ketika aturan relaksasi impor tidak direvisi. Sehingga target investasi US$31,41 miliar yang diharapkan masuk ke industri petrokimia hingga 2030 tak dapat tercapai.

"Jadi melihat kebijakan (Permendag 8/2024) yang saat ini, mungkin investor akan melihat kembali. Tapi yang dari target US$31,4 miliar tahun 2030 akan banyak terkoreksi," jelasnya.

Berdasarkan data Kemenperin, ada 6 perusahaan yang berencana untuk berinvestasi di industri petrokimia. Namun, hanya 2 yang sudah berjalan, selebihnya masih wait and see atau tertunda.

Rinciannya, dua perusahaan yang investasinya berjalan adalah PT Lotte Chemical Indonesia senilai US$4.000 juta dan Petro-Polytama Propindo 2 senilai US$322 juta. Sedangkan yang masih tertunda adalah PT Chandra Asri Perkasa senilai US$5.000 juta, PT Sulfindo Adiusaha senilai US$193 juta, Olefin TPPI Tuban senilai US$3.900 juta dan PT Petrokimia Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) (Proyek GRR Tuban) senilai US$1,8 miliar. .

Oleh karenanya, Reny berharap aturan itu bisa direvisi atau dikembalikan ke Permendag 36/2023, sehingga investasi yang masih tertunda bisa berlanjut.

"Ini memang untuk mencapai kecukupan pasokan. Jadi jika tidak dibarengi dengan kebijakan impor yang tepat, mungkin ini akan menjadi beberapa puluh tahun lagi kita akan mendapatkannya, atau bahkan mereka beralih ke negara tetangga kita di Asean," pungkasnya.