Sinergi Baru, Ketua DPRD Kalsel Dorong Kolaborasi Erat antara BPK dan Pemerintah Provinsi

foto: Kolaborasi Erat antara BPK dan Pemerintah Provinsi/(dprdkalselprov)

SATUJU.COM, KALSEL - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Supian HK, mengungkapkan harapannya terhadap semakin eratnya kolaborasi dan sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalsel dengan pemerintah provinsi Kalsel.

Pernyataan ini disampaikan beliau dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) kepala BPK perwakilan Kalsel pada hari Rabu (17/7) di Aula BPK Perwakilan Kalsel.

Acara Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh anggota VI BPK Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. Pius Lustrilanang S.Ip, M.Si, CFrA, CSFA, yang menandai penggantian kepala BPK Kalsel dari yang lama, H. Rahmadi, SE, MM, AK, CA, CSFA, kepada pejabat yang baru, Ruben Artia Lubantoruan, M.Si, AK, CA, ACPA, CSFA, ERMAP, CDCP, CertDA, CFrA, CsCU, CerAI.

Ruben Lubantoruan sebelumnya menjabat sebagai ketua BPK Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) dan kini mengepalai BPK Kalsel, menggantikan H. Rahmadi yang melanjutkan karirnya sebagai Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam kesempatan ini, H. Supian HK menyambut baik kedatangan Ruben Lubantoruan dan mengungkapkan harapannya agar sinergitas yang telah terjalin dengan baik antara BPK Kalsel dan pemerintah provinsi dapat terus ditingkatkan.

Hal ini diharapkan dapat membawa Kalsel menuju prestasi yang lebih baik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan di masa yang akan datang.

Di lain kesempatan, Ketua DPRD Kalsel juga menerima kunjungan dari Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan, yang merupakan langkah lanjutan dari rekomendasi DPRD untuk menjadikan Lagu Mars Bergerak sebagai Mars Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara BPK Kalsel dan pemerintah provinsi serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

Kalsel diharapkan dapat terus berprestasi dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Indonesia.(Aditya)