Sulawesi Selatan, Satujutv.com - Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) kembali menyoroti lemahnya pengawasan dalam penggunaan anggaran publik setelah mencuatnya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bibit nangka madu dan sukun di Kabupaten Bantaeng. Pada Kamis, 8 Agustus 2024, pukul 13.00 WITA, di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, AMPERA menggelar aksi protes yang disertai dengan tuntutan tegas agar Aparat Penegak Hukum (APH) meningkatkan pengawasannya terhadap proyek-proyek bernilai besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Proyek pengadaan bibit dengan anggaran mencapai Rp7 miliar yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bantaeng, kini menjadi sorotan publik karena adanya dugaan praktik korupsi yang menggerogoti kelayakan pelaksanaan program tersebut. Romi Arunanta, jenderal lapangan Ampera, secara terang-terangan menuding bahwa lemahnya pengawasan APH telah membuka celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan masyarakat luas.

“CV Fortune yang memenangkan tender ini, jelas tidak memiliki kapasitas teknis dan rekam jejak yang mumpuni. Ini adalah indikasi yang kuat bahwa ada penyimpangan dalam proses pengadaan ini. Ketiadaan pengawasan ketat dari APH hanya menjaga keadaan dan membuka ruang bagi praktik-praktik tidak sehat seperti ini,” ujar Romi dengan nada penuh keyakinan.

Ampera menilai bahwa janji APH dalam melakukan pengawasan preventif telah berdampak langsung pada hilangnya potensi miliaran rupiah uang negara. “Kita berbicara tentang dana publik, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Jika pengawasan lemah, maka program sebesar ini sangat rentan diselewengkan,” lanjut Romi.

Menangapi aksi dan laporan yang dibawakan oleh AMPERA, Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi, memberikan respon yang tegas. “Kejaksaan Tinggi Sulsel berkomitmen untuk mendalami kasus ini. Kami akan memeriksa semua dokumen terkait dan memanggil pihak-pihak yang terlibat. Tidak akan ada toleransi bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum,” kata Soetarmi dengan penuh otoritas.

Pendekatan ilmiah yang digunakan Ampera dalam menyusun laporan ini, berdasarkan analisis data serta evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, menekankan pentingnya keterlibatan aktif APH dalam setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. “Pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas; harus ada tindakan nyata yang memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan sesuai untuknya. Kami berharap APH mampu menjalankan fungsinya dengan baik, demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tutup Romi dengan tajam.

Aksi ini menegaskan bahwa pengawasan yang kuat dan berintegritas dari APH adalah kunci dalam mencegah dan menyebarkan korupsi di sektor publik. AMPERA, bersama masyarakat, akan terus mengawal proses hukum ini, memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan anggaran negara tidak disalahgunakan.

Penulis: Supriadi Buraerah