Jakarta, Satuju.com - Kota Balikpapan dan Samarinda kini menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Kementerian Keuangan menyiapkan Rp75 triliun sejak 2022-2024 untuk membangun IKN. Rinciannya, Rp5,5 triliun pada tahun 2024, sebanyak Rp27 triliun untuk tahun 2023, dan Rp42,5 triliun disewakan pada tahun 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengklaim sudah masuk investasi senilai Rp56,2 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sejumlah aspek perekonomian di daerah penyangga IKN. Namun, tidak ada keterangan yang jelas apakah semuanya mempengaruhi langsung pembangunan megaproyek tersebut.

Sepanjang tahun 2023, laju ekonomi Kota Balikpapan mencapai 6,47 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,96 persen.

Pada laporan berjudul Kota Balikpapan dalam Angka 2024. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada 2023 menyentuh Rp143,16 triliun, naik 12,44 persen dari capaian 2022 sebesar Rp127,32 triliun.

Bila dilihat berdasarkan distribusinya, kategori industri pengolahan memberikan kontribusi tertinggi kepada PDRB Kota Balikpapan, yakni sebesar 47,26 persen, atau hampir separuh dari total keseluruhan PDRB Kota Balikpapan 2023, jelas laporan tersebut, dikutip Selasa (13/8).

“Di urutan kedua adalah kategori konstruksi yang memberikan kontribusi 15,67 persen. Kemudian, di urutan ketiga adalah kategori transportasi dan pergudangan dengan (kontribusi) 11,6 persen,” sambung data BPS.

Sedangkan inflasi tahunan sepanjang tahun 2023 sebesar 3,60 persen. Ini cenderung rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya yang menembus 5,51 persen.

Di sisi lain, BPS memotret garis kemiskinan Balikpapan pada tahun 2023 dengan batas pengeluaran Rp743.084 per bulan. Hasilnya, ada 14,99 ribu penduduk miskin di daerah penyangga IKN itu alias 2,31 persen.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan pembangunan awal IKN tahun 2022. Saat itu, ada 2,45 persen orang miskin di Balikpapan atau 15,83 ribu penduduk.

Tahun lalu, BPS mencatat masih ada 231,08 ribu orang miskin di Kalimantan Timur. Balikpapan merupakan kabupaten/kota kelima penyumbang penduduk miskin dari total sepuluh wilayah.

Namun, kemiskinan masih banyak terjadi di kota ini. Seiring dengan total angkatan kerja yang terus bertambah dari 103 ribu orang pada tahun 2022 menjadi 123 ribu tenaga kerja lokal pada tahun berikutnya.

“Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Balikpapan berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan pada tahun 2023 yang belum ditempatkan ada sebanyak 800 orang. Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin, tercatat 728 orang berjenis kelamin laki-laki dan 72 orang berjenis kelamin perempuan,” jelas data tersebut.

“Jumlah ini meningkat dari tahun 2022, di mana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan tercatat sebanyak 506 orang yang terdiri dari 370 orang laki-laki dan 136 orang perempuan,” lanjut BPS.

Jika diukur berdasarkan tingkat pengangguran terbuka (TPT), Balikpapan bahkan menjadi kota ketiga di Kaltim dengan jumlah penganggur terbanyak. Ada 6,09 persen TPT pada tahun 2023, turun sedikit dari 6,90 persen pada tahun 2022.

Dalam laporan BPS berjudul Kota Samarinda dalam Angka 2023 dan 2024, PDRB Samarinda pada tahun 2023 menyentuh Rp89,28 triliun, naik 7,11 persen dari tahun 2022 yang mencapai Rp83,35 triliun.
Sementara itu, inflasi tahunan di Samarinda pada 2023 menyentuh 3,37 persen. Ini memang lebih rendah dibandingkan capaian 2022 lalu yang tembus 5,22 persen.

Kendati, kemiskinan di daerah ini masih cukup tinggi, yakni 41,89 ribu penduduk pada tahun 2023. Samarinda bahkan menjadi wilayah penyumbang kemiskinan kedua di Kalimantan Timur, setelah Kutai Kartanegara.

Pengangguran juga masih cukup tinggi di Samarinda. Misal, dari total 424.229 angkatan kerja pada tahun 2022, sebanyak 28.750 di antaranya merupakan penurunan terbuka.

Angka tersebut juga tidak berkurang banyak pada tahun 2023. Tercatat, masih ada sekitar 25.381 pengangguran terbuka di Samarinda sepanjang tahun lalu.

Namun, Samarinda masih lebih baik dari Balikpapan dalam urusan kemiskinan. Pasalnya, mereka berhasil menekan 6,78 persen TPT pada tahun 2022 menjadi 5,92 persen kemiskinan pada tahun 2023.