Jakarta, Satuju.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dirancang pada kisaran 2,45%-2,82% dari PDB atau defisit lebih dari Rp600 triliun sepanjang Anggota Badan Anggaran ( Banggar) DPR RI Dolfie OFP

Dolfie menilai bahwa rentang defisit anggaran untuk tahun 2025 tersebut relatif tinggi, dengan ruang belanja yang ditetapkan pada kisaran Rp3.500 triliun. 

Apalagi, katanya, tingkat defisit APBN untuk tahun 2025 tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah transisi pemerintahan Indonesia. 

“Defisit transisi ini yang paling tinggi dari proses transisi yang pernah ada. Jadi seharusnya defisitnya lebih rendah,” dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama dengan Pemerintah, Selasa (4/6/2024).

Seperti diketahui, berdasarkan peraturan perundang-undangan, APBN pemerintahan mendatang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah saat ini bersama dengan DPR. Dengan defisit dan anggaran belanja yang sudah dirancang tinggi oleh pemerintah saat ini, dia mengatakan hal itu berpotensi menambah ruang belanja pemerintah baru.

Di sisi lain, pemerintahan baru harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 paling lambat 3 bulan setelah dilantik. Selain itu, terbuka juga ruang bagi pemerintah baru untuk melaksanakan APBN Perubahan (APBNP) untuk menyesuaikan belanja sesuai visi misi presiden terpilih.  

“Presiden [Prabowo Subianto] belum bekerja, anggarannya sudah dirancang defisit, lebih dari Rp600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Nah begini, karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi,” jelasnya. 

Oleh karena itu, Dolfie mengatakan penyusunan RAPBN di dalam panitia kerja antara DPR dan Pemerintah harus lebih diperjelas, terutama rancangannya harus bisa menyediakan ruang belanja yang lebih lebar bagi pemerintahan mendatang.