Jakarta, Satuju.com - Sejumlah aspek layanan pendidikan Indonesia masih mengalami berbagai persoalan. Anggota DPR dari PDIP Andreas Pareira mengatakan, masalah pendidikan akan menjadi tantangan berat bagi Mendikbud yang akan datang. 

Ia menilai, banyaknya permasalahan di sektor pendidikan membuat kualitas pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan.

“Kita tahu ada banyak sekali pekerjaan rumah di sektor pendidikan, banyak permasalahan yang masih belum terselesaikan. Wajar kalau banyak pihak yang menilai presiden terpilih perlu sangat memilih Mendikbud di Kabinetnya,” kata Andreas dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).

Andreas yang dalam periode DPR 2019-2024 bertugas di Komisi X yang membidangi sektor pendidikan itu memberkan sejumlah hal yang masih menjadi permasalahan.

“Banyak sekali permasalahan di daerah yang belum teratasi terutama mencakup guru dan sarana prasarana menyebabkan masih rendahnya kualitas layanan pendidikan. Sementara tahun lalu anggaran pendidikan tidak terserap maksimal. Belum lagi kurikulum yang masih dalam masa transisi dan terhambat akibat dua tahun masa pandemi,” ucapnya.

Andreas menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahunnya menimbulkan persoalan, sampai masalah kekurangan guru yang masih belum juga terselesaikan. Padahal, ketimpangan kualitas pendidikan salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga pengajar.

“Kita tahu urusan tenaga pengajar yang masih kurang bagi dunia pendidikan kita sampai sekarang belum juga ditemukan formulasi yang tepat untuk mengatasinya sehingga berdampak terhadap ketimpangan kualitas pendidikan di Tanah Air,” ungkap Andreas.

Andreas menilai, permasalahan kekurangan guru di sektor pendidikan formal semakin diperparah dengan minimnya guru-guru berkualitas.

“Masalah rendahnya kualitas pendidikan nasional salah satu alasannya adalah ketimpangan sertifikasi guru dan rendahnya hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkap ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, sehingga dinilai masih terdapat ketimpangan dalam kualitas guru. 

Sedangkan untuk ekosistem pendidikan nasional mencakup 60 juta murid, terdapat lebih dari 4 juta pendidik yang tersebar di 400 ribu sekolah.
“Sertifikasi tidak hanya dipandang sebagai formalitas, tetapi harus disertai pengukuran kompetensi yang lebih ketat, memastikan guru memiliki keterampilan yang diperlukan,” ucap Andreas.

Legislator dari dapil NTT I itu menambahkan, sertifikasi guru merupakan salah satu langkah untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan nasional. Tujuan program sertifikasi guru, kata Andreas, untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan bahwa guru telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Jika mengajarnya memiliki kualitas yang baik, maka akan memberikan kinerja mengajar yang baik pula untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa,” ucap dia.

Kemudian juga masalah biaya pendidikan, perbedaan status sosial, agama, dan ekonomi, serta perbedaan perspektif tentang pendidikan hingga diskriminasi gender.

Andreas mendorong adanya evaluasi dalam sistem pendidikan di Indonesia, dan berharap pemerintah yang akan datang dapat memperbaiki berbagai permasalahan pada sektor pendidikan.

“Harus ada evaluasi secara menyeluruh, dan permasalahan kualitas layanan pendidikan perlu diselesaikan dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Andreas menilai kerja sama dengan universitas, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi profesional juga dapat dilakukan untuk merancang program pelatihan dan evaluasi yang lebih komprehensif. 

Ia mendesak pemerintah untuk memastikan anggaran yang cukup dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah tertinggal.

“Dengan memperkuat kualitas guru dapat berdampak langsung pada saling pembelajaran yang diterima siswa, sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas,” tutup dia.