Batam, Satuju.com - Pada Kamis, 10 Oktober 2024, masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat.

Sementara Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berserta jajaran melakukan serangkaian kunjungan kerja di Kota Batam.

Wahyu Trenggono menghadiri beberapa kegiatan, mulai dari peresmian pemodelan budidaya lobster, pengungkapan kasus penyeludupan benih lobster dan penangkapan kapal asing tambang pasir laut di perairan Batam.

Saat acara peresmian pemodelan budidaya lobster di Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) KKP di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024, Wahyu Trenggono menegaskan kembali pemanfaatan sedimentasi laut karena diambil punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukan negara.

“Justru (sedimentadi laut) diambil karena punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukam negara,” katanya. "Kalau (sedimentasi pasir laut) tak diambil jadi pulau-pulau baru. Kalau jadi pulau-pulau baru masyarakat tidak bisa melaut dan akhirnya masyarakat tidak bisa budidaya."  

Sementara soal dampak, Wahyu Trenggono menegaskan, dampak sementara tidak menjadi masalah. “Kalau dampaknya sementara tidak apa-apa,” katanya.

“Justru (sedimentadi laut) diambil karena punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukam negara,” katanya. "Kalau (sedimentasi pasir laut) tak diambil jadi pulau-pulau baru. Kalau jadi pulau-pulau baru masyarakat tidak bisa melaut dan akhirnya masyarakat tidak bisa budidaya."  

Sementara soal dampak, Wahyu Trenggono menegaskan, dampak sementara tidak menjadi masalah. “Kalau dampaknya sementara tidak apa-apa,” katanya.

Ditemui terpisah dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri KKP di Batam, Juru Bicara KKP Wahyu Muryadi menanggapi adanya aksi masyarakat pesisir menolak PP Nomor 26 Tahun 2023 soal pemanfaatan sedimentasi laut.

“Oh ya, mungkin wajar mereka (masyarakat pesisir) khawatir, yakinilah apa yang kami lakukan jauh dari apa yang mereka khawatirkan,” kata Wahyu.

Wahyu juga menanggapi ketakukan nelayan dan masyarakat pesisir terkait ekologi aktivitas sedimentasi laut ini akan merusak sekitar. “Kalau merusak ekologi dan merugikan nelayan, jelas di Permen itu kalau merusak kita hentikan,” katanya.

Wahyu menyebutkan kritikan masyarakat pesisir itu hal yang wajar. “Anak bangsa berhak mendapatkan keritik. Kami akan melakukan yang terbaik,” katanya.