Jakarta, Satuju.com - Pada Selasa (7/1/2025) siang, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Nurani '98 menggeruduk Gedung Merah Putih KPK, tepatnya di Direktorat PLPM KPK, Jakarta Selatan.

“Mengingat kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk anggota korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, siapa pun sama di muka hukum termasuk mantan Presiden Joko Widodo,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, kepada wartawan melalui keterangannya , Selasa (7/1/2025).

Tidak hanya Ray Rangkuti, di lokasi juga tampak akademisi UNJ Ubedillah Badrun, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, dan sejumlah aktivis lainnya.

Kedatangan mereka bertujuan merangkum perkembangan sejumlah kasus yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarganya, yang sebelumnya telah mereka laporkan ke Direktorat PLPM KPK. Apalagi, baru-baru ini Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP) memasukkan nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar finalis pemimpin dunia terkorup.

Adapun sejumlah kasus yang pernah dilaporkan antara lain dugaan suap atau gratifikasi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dari PT SM, dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet yang dinikmati Kaesang, hingga kasus Blok Medan yang menyeret Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu.

“Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam kepatuhan laporan kami,” tegas Ray.

Sebelumnya, KPK didesak untuk mengisyaratkan proaktif dalam menyelidiki dugaan korupsi yang diduga melibatkan Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana disebutkan dalam rilis OCCRP.

"KPK jangan pasif dong. KPK harus aktif, jangan menunggu laporan masyarakat," ujar Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, saat dihubungi Inilah.com, di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Hudi memperingatkan jika KPK lamban dalam menangani kasus ini, dampaknya dapat merugikan iklim investasi di Indonesia. Hal ini, menurutnya, juga dapat mencoreng pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menjabat.

"Ini demi negara, demi bangsa, demi nama baik negara. Jangan sampai kalau pemimpin kita dianggap korup, nanti investor laki-laki datang, yang kena getahnya nanti Pak Prabowo," katanya.