Jakarta, Satuju.com - Isu tentang kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mencuat ke permukaan. Publik melihat mengapa hingga saat ini Listyo Sigit Prabowo masih menduduki kursi Kapolri di era Presiden Prabowo Subianto, meskipun kinerjanya dianggap belum mencerminkan semangat "Polri Presisi" yang dicanangkan.

Damai Hari Lubis Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik) mengatakan bahwa Indonesia sepertinya kekurangan stok perwira tinggi Polri yang mumpuni. 

“Padahal saya yakin, ada banyak perwira tinggi yang dapat memimpin secara profesional, proporsional, objektif, dan akuntabel. Mereka bisa bekerja keras untuk melindungi masyarakat serta mewujudkan terwujudnya dan keamanan dengan serius,” ujarnya. Minggu (26/1/2025).

Namun, keputusan Presiden Prabowo mempertahankan Listyo Sigit dianggap sebagai langkah bijak oleh sebagian pihak. “Mungkin Presiden ingin memberikan kesempatan kepada Listyo Sigit untuk membuktikan dirinya dalam 100 hari kerja.Tetapi, hingga hari ini, saya belum melihat perubahan signifikan dalam pelayanan publik Polri,” tambahnya.

Kritik terhadap kinerja Listyo Sigit didasarkan pada berbagai kasus yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum. Contoh kasus yang mencolok adalah Laporan publik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan terkait klaim big data 110 juta yang diabaikan, dugaan nepotisme Anwar Usman yang tidak diproses, status tersangka dan Ketua KPK Firli Bahuri yang tidak ditindaklanjuti serta lemahnya terhadap tindakan judi online meskipun ada perintah tegas dari Presiden .

"Kapolri sepertinya tidak serius melaporkan kasus-kasus besar yang telah menimbulkan kegaduhan nasional. Misalnya, soal pemagaran laut yang viral, baru mulai mengizinkan setelah TNI AL mencabut pagar. Sampai sekarang tidak ada kejelasan siapa pelaku utamanya," ujar Damai.

Seorang mantan pejabat Polri bahkan mengungkapkan kekesalannya, "Kami berharap Polri menyatakan lebih tegas. Apa gunanya menunggu korban atau laporan baru bertindak? Ini bukan delik ringan; ini ada indikasi makar karena melibatkan sindikat besar, termasuk aparat pemerintah dan mafia tanah."

Kasus pemagaran laut menjadi salah satu contoh nyata lemahnya fungsi Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit. "Ini bukan sekedar tindak kriminal biasa. Ada indikasi kejadian yang melibatkan mafia oligarki, korporasi, bahkan pejabat BPN dan dua jenderal purnawirawan TNI," tegas Damai lagi.

Melihat kondisi ini, banyak pihak yang mendorong Presiden Prabowo untuk mengganti pucuk pimpinan Polri. Salah satu nama yang dianggap layak adalah Wakapolri Komjen Pol. Dr.Ahmad Dofiri. “Ahmad Dofiri memiliki jenjang karir yang jelas dan rekam jejak yang baik. Dia bisa menjadi harapan untuk mewujudkan Polri yang benar-benar presisi,” lanjut Damai.

Ia menejelaskan keputusan yang ada di tangan Presiden Prabowo. Publik kini menunggu apakah langkah tegas akan diambil untuk mengganti Listyo Sigit setelah 100 hari kerja. “Polri adalah institusi yang sangat strategis. Kepemimpinan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kepercayaan masyarakat,” tutupnya.