Ekonomi
-
Utang Agrinas Rp240 Triliun, Saatnya Negara Buka Semua Data
Utang Agrinas sekitar Rp240 triliun dalam skema KDMP memicu tuntutan transparansi. Publik menunggu audit dan keterbukaan penggunaan -
APBN Bayar Utang KDMP Rp240 Triliun, Koperasi atau Beban Negara?
APBN akan membayar utang KDMP sekitar Rp240 triliun. Skema ini memunculkan pertanyaan tentang risiko bisnis dan beban fiskal -
Aktivitas Perdagangan BEI Menguat, IHSG Naik 2,78 Persen
Jakarta, Satuju.com - Aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 3–7 Agustus 2026 menunjukkan -
Lhynaa Marlynaa Soroti Bailout Kopdes Rp240 Triliun: APBN Jangan Jadi Penanggung Utang
Satuju.com -Rencana bailout Kopdes Rp240 triliun menjadi sorotan Lhynaa Marlynaa. Ia mempertanyakan kebijakan yang berpotensi membuat -
Pemprov Maluku Utara Pangkas TPP ASN 10 Persen Mulai Juli 2026, Imbas Defisit Anggaran
Ternate, Satuju.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara -
Krisis Anggaran Daerah Jadi Korban, Pejabat Digaji Ganda Disorot
Satuju.com - Krisis anggaran daerah kembali membuka persoalan lama: ketika pemerintah daerah kesulitan membayar Pegawai Pemerintah dengan -
Media Belanda Soroti Ekonomi Indonesia, Esai Cak AT Ajak Publik Bedah Narasi di Balik Judul Provokatif
Esai Ahmadie Thaha membedah analisis media Belanda tentang ekonomi Indonesia dan mengajak publik memahami isi argumen di balik judul yang -
The Fed Tahan Suku Bunga, INDODAX: Pasar Kripto Cari Kepastian
Satuju.com - The Fed tahan suku bunga di kisaran 3,50%–3,75% dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) 28–29 Juli 2026. -
Korupsi Pejabat Lebih Menghancurkan Ekonomi Negara
Satuju.com - Korupsi pejabat ekonomi negara menjadi persoalan serius ketika kebocoran anggaran, salah urus keuangan dan lemahnya pengawasan -
DPRD Riau Minta Pemprov dan Perusahaan Tetapkan Standar Harga Kelapa, Petani Inhil Terpukul Harga Anjlok
Pekanbaru, Satuju.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Andi Darma Taufik, meminta Pemerintah Provinsi










.jpg)