Hukum
-
Sebelum Panggil Dirut Taspen di Kasus Investasi Fiktif, KPK Bakal Gali Keterangan Saksi-saksi
Jakarta, Satuju.com - Rencana untuk memeriksa Dirut nonaktif PT Taspen (Persero), ANS Kosasih dibuka Tim penyidik Komisi -
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Pungli Rutan
Jakarta, Satuju.com - Dugaan pungutan pembohong (pungli) di rumah tahanan (rutan) masih terus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). -
Geledah Rumah Bos "Rider", KPK Sita Uang Belasan Miliar
Jakarta, Satuju.com - Sejumlah dokumen catatan pekerjaan terkait proyek Kementan RI disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam -
Dugaan Korupsi di PT Taspen Disebut KPK Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah
Jakarta, Satuju.com - Kasus dugaan korupsi bermodus investasi fiktif di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019 disebut Komisi -
Ini Tiga Kasus Dugaan Korupsi di Rohil Atensi FORMASI Riau, Benar Dihentikan Penyelidikannya?
PEKANBARU, Satuju.com - Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) Riau akan mem-praperadilan-kan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau bila tiga kasus -
Fenomena Anggaran Proyek Naik 2 Kali Lipat untuk Suap dkk Diungkap KPK
Jakarta, Satuju.com - Gambaran tentang modus-modus korupsi terkait proyek-proyek konstruksi, diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi -
Terkait Kasus Korupsi Perabot Rumah Jabatan DPR, KPK Ungkap Ada Mark Up Harga
Jakarta, Satuju.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada dugaan mark up harga pada kasus dugaan korupsi perlengkapan terkait -
Berkat Kerja Keras Tim Tabur DPO AN Ditangkap, Kejari Bengkalis: SP Belum Menyerahkan Diri
BENGKALIS, Satuju.com - Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan penangkapan DPO yang selama ini kabur di negeri Jiran Malaysia, berkat kerja -
Terkait Dugaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri
Jakarta, Satuju.com - Tujuh orang telah diberangkatkan untuk mencegah berpergian ke luar negeri akibat KPK yang tengah mengusut kasus -
KPK Minta Semua Saksi Dugaan Tipikor Gubernur Malut Kooperatif
Jakarta, Satuju.com - Eks anggota DPRD Maluku Utara (Malut), Elang Kusnandar Prijadikusuma diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk