Hukum
-
Terkait Kasus Jalan Tol Trans Sumatera, KPK Geledah Kantor Hutama Karya
Jakarta, Satuju.com - Kantor PT Hutama Karya (HK) dan PT HK Realtindo digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan -
Usut Putusan MA soal Kasus Km 50 Laskar FPI, KPK Periksa 2 Hakim Agung
Jakarta, Satuju.com - Dua Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) dicecar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan putusan perkara Km -
Dugaan Korupsi di PT PLN Disebut KPK Telah Rugikan Negara Puluhan Miliar
Jakarta, Satuju.com - Kerugian hingga puluhan miliar disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat korupsi di PT Perusahaan Listrik -
Tak Penuhi Panggilan Penyidik KPK, Dua Hakim Agung Minta Penjadwalan Ulang
Jakarta, Satuju.com - Dua hakim agung di Mahkamah Agung (MA), Desnayeti dan Yohanes Priyana disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) -
Terindikasi Kelabuhi Pejabat, Ahli Waris SKT Buntarjo Dibatalkan
Pekanbaru, Satuju.com - Hasil penyelesaian terkait adanya penerbitan surat yang dilakukan oleh Buntarjo (alm) atas tanah milik ahli waris -
Enam Perusahaan Disebut KPK Terindikasi Fraud Terkait Perkara LPEI
Jakarta, Satujau.com - Enam perusahaan disebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang terindikasi melakukan -
Soal Penerimaan Kue Ulang Tahun, KPK Sebut Ketua KPU Harusnya Melaporkan
Jakarta, Satuju.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyebut pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya -
Usut Dugaan Korupsi di PT PLN, KPK Sudah Tetapkan Beberapa Tersangka
Jakarta, Satuju.com - Penyidikan kasus baru, yakni dugaan korupsi di PT PLN Persero terkait dengan penempatan pekerjaan komponen suku -
KPK Perkuat Koordinasi dengan Kemenkeu untuk Lanjutkan Kasus Dugaan Korupsi Pengolahan Anoda Logam
Jakarta, Satuju.com - Dugaan rasuah dalam pengolahan anoda logam dengan tersangka sekaligus Direktur Utama (Dirut) PT Loco Montrado Siman -
Sanksi Disiplin Diberikan KPK untuk Pegawai Penerima Pungli
Jakarta, Satuju.com - Sanksi disiplin dpasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diberikan kepada pegawai penerima pungutan liar