Hukum
-
Surat Terbuka Korban Asuransi Jiwasraya kepada Menteri Keuangan RI
Yth. Ibu Sri Mulyani, Srikandi Indonesia Dengan hormat, Dalam laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan – red) terhadap laporan -
HIMARI Desak Kejati Riau Usut Tuntas Dugaan Korupsi Mantan Ketua DPRD Meranti
MERANTI - Di kepulauan Meranti sedang di hebohkan berita dugaan kasus korupsi mantan ketua dprd kepulauan meranti yang saat ini mengendap -
Terbentuk FORWALIS, Nurfizal; Jadikan Wadah Silaturrahmi Antar Insan Pers dan Jaga Moralitas
BENGKALIS - Pasca terbentuknya Forum Wartawan Bengkalis dan Bantan (Forwalis), jajaran pengurus Forwalis mengadakan rapat perdana -
Ketua DPRD Siak Minta IPK PT WSSI Dicabut, Dr YK: Dasarnya Apa? Ini Penjelasannya
PEKANBARU - Terkait adanya permintaan dari ketua DPRD Siak meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) -
LPPHI Tunjuk Augustinus Hutajulu sebagai Koordinator Tim Hukum Gugatan Pencemaran Limbah Blok Rokan
SIARAN PERS LPPHI No: 02/TH-LPPHI/VII/2021 Pekanbaru, 7 Juli 2021 - Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI), Sabtu -
Ketua DPRD Pekanbaru Minta Pemko Tegas Tindak pelanggar Aturan IMB/PBG
PEKANBARU – Terkait pemberitaan adanya bangunan Cucian mobil (car wash) Mobilux di pekanbaru yang tidak mengantongi izin Mendirikan -
HMI Cabang Pekanbaru akan Laporkan Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Timbang Pelabuhan Ro-Ro Dumai
PEKANBARU - Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Heri Kurnia, mengkritisi Proyek pembangunan Jembatan Timbang Bandar Sri Kunjungan, Purnama, -
Dr YK, Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Car Wash Mobilux
PEKANBARU,(Riau) - Ahli waris pemilik tanah Alm. CHALID CHATIB SATI dan Almarhumah ROHANI CHALID melalui kuasa hukumnya Dr. Yudi Krismen, -
Gugatan Pencemaran PT CPI oleh LPPHI, Dr. Elviriadi; Demi Riau Saya Siap Jadi Saksi Ahli
PEKANBARU - Korban limbah Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) akibat operasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Blok Rokan yang -
Lahan Tora Pemberian Presiden Jokowi di Tapung Hulu Diduga Bermasalah
Tapung Hulu,(Kampar) - Merasa Hak atas sertifikat tanah tora yang diserahkan oleh Presiden RI pada tahun 2019 lalu tidak sampai pada