Hukum
-
Dugaan Malpraktik Anak Aldo: Kejaksaan Bantah Pernah Diminta Jelaskan Kondisi Medis
Pangkalpinang, Satuju.com - Dugaan pencatutan nama institusi kejaksaan mencuat dalam persidangan perkara dugaan malpraktik yang menjerat -
Sidang Dokter Ratna Ungkap Saksi Tak Tahu Ada Dokter Jantung Tangani Pasien
Jakarta, Satuju.com — Sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis yang menjerat Dokter Ratna kembali mengungkap fakta krusial yang -
Sabar Mangadu: RUU Perampasan Aset Menuju UU, Makzulkan Gibran Menyusul
Jakarta, Satuju.com – Pendiri Rumah Juang Network, Sabar Mangadu, memprediksi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan -
KPK Bisu di Kasus Plt Gubernur Riau, GEMARI Pertanyakan Standar Ganda Hukum
Jakarta, Satuju.com – Sudah 30 hari berlalu sejak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan penggeledahan di -
KIP Nyatakan Salinan Ijazah Jokowi Informasi Terbuka, Eks Wakapolri Beri Kesaksian di PN Solo
Jakarta, Satuju.com – Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menguat setelah dua perkembangan penting terjadi -
Kejati Riau Tegaskan Tak Tebang Pilih, Aliran Dana PI PT SPRH Masuk Materi Perkara
Pekanbaru, Satuju.com — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi dana Participating Interest -
GEMARI Jakarta Bantah Tuduhan Aksi Pesanan, Desak KPK Usut SF Hariyanto
Jakarta, Satuju.com – Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta (GEMARI Jakarta) membantah keras pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, -
KAJI Indonesia Datangi Kejagung, Dorong Penuntasan Kasus Dugaan Ore Nikel PT DMS
Jakarta, Satuju.com — Gelombang tekanan publik terhadap penegakan hukum kasus dugaan kejahatan pertambangan kembali berlanjut. Kajian -
Teka-teki Kasus Korupsi Dana PI PT SPRH Berhenti sampai Disitu saja?
Pekanbaru, Satuju.com - Penyidikan kasus Particing Interest (PI) Rokan hilir sebesar Rp551 M dinilai lambat, walau sudah menetapkan 4 orang -
Proyek Tipe 2 MTSN 2 Bangka Terlambat Diselesaikan, Kontraktor Terancam Sanksi Kontrak
Bangka, Satuju.com – Keterlambatan penyelesaian proyek pemerintah bernilai miliaran rupiah kembali membuka ruang kritik tajam