Nasional
-
Tingkatkan Kapasitas Talenta Siber, Kemenko Polkam Gelar Seminar Nasional
Jakarta, Satuju.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan -
Penuhi Panggilan Polisi, DHL Pertanyakan Panggilan Saksi dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Jakarta, Satuju.com - Damai Hari Lubis menginformasikan kepada publik bahwa dirinya menerima panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal -
Sejumlah Terlapor Akan Datangi Kompolnas, Kuasa Hukum DHL Pertanyakan Urgensi dan Prosedur
Jakarta, Satuju.com — Besok, Kamis (7/8/2025), sejumlah pihak yang sebelumnya dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo dan pendukungnya, -
Dewan Pers: Pelanggaran Etik di Balik Nama Media yang Menyesatkan
Jakarta, Satuju.com - Dewan Pers mengeluarkan peringatan keras kepada media bold yang terbukti mencatut nama lembaga negara demi membangun -
.jpeg)
Tabligh Akbar PKKS Riau: Pererat Ukhuwah dan Jaga Nilai Budaya di Perantauan
Pekanbaru, Satuju.com - Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solok (PKKS) Riau menggelar acara Tabligh Akbar dengan tema "Kita Pererat Tali -
Haidar Alwi: Sistem Tambang Nasional Harus Didisain Ulang Berdasarkan UUD 1945
Jakarta, Satuju.com - R. Haidar Alwi, Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa peristiwa yang disampaikan -
Pengampunan Elite, Pengabaian Korban: Kritik Damai Hari Lubis terhadap Politik Jokowi
Pekanbaru, Satuju.com – Judul opini tajam yang dimuat oleh media Satuju.com, “Politik Pengampunan: Jalan Damai untuk Lembong -
Tom Lembong Terima Kasih ke Prabowo Usai Dapat Abolisi
Jakarta, Satuju.com - Setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, Tom Lembong resmi bebas dari Rutan Cipinang. Tom Lembong -
.jpeg)
Rayakan Kreativitas Anak Bangsa, JNE Gelar Penghargaan Content Competition 2025
Jakarta, Satuju.com – Pada Rabu, 30 Juli 2025 JNE menyelenggarakan acara puncak penghargaan JNE Content Competition 2025 di CGV FX -
Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto Diberi Prabowo
Jakarta, Satuju.com - Rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI terkait pemberian abolisi hingga