Nasional
-
Cuan untuk E-Meterai Bisa Mencapai Rp 50 M, Pelamar CPNS 2024 Tembus 2,7 Juta
Jakarta, Satuju.com - Pada Selasa, 10 September 2024 mendatang, pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan segera -
Sukses! Gelar Pelatihan Jurnalistik Se-Indonesia, Dirut PJC: Kompetensi Wartawan Diharapkan Meningkat
Pekanbaru, Satuju.com - Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center (PJC) sukses menggelar pelatihan Jurnalistik Se-Indonesia -
Soal Azan Magrib Diganti Running Text Saat Misa Paus Fransiskus, FPI Ultimatum Kemenkominfo
Jakarta, Satuju.com - Tindakan Kemenkominfo yang meminta agar tayangan azan magrib di televisi ditiadakan saat Misa Paus Fransiskus -
Kabar Duka: Ekonom Faisal Basri Meninggal Dunia
Jakarta, Satuju.com - Pada Kamis (5/9/2024) sekitar pukul 03.50 WIB, senior Ekonom Faisal Basri meninggal dunia. Faisal mengembuskan napas -
Kaesang Hilang, Aktivis 98 Buat Aduan ke Polisi
Jakarta, Satuju.com - Hilangnya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sejumlah eksponen aktivisme 98 membuat aduan -
Vonis Ringan Koruptor Pernah Dilakukan 4 Hakim yang Jadi Capim KPK
Jakarta, Satuju.com - Empat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dari kalangan hakim tercatat Perhimpunan Bantuan Hukum -
Jaksa Agung ST Burhanuddin Buka In House Trainig JAMPIDUM Kejagung
Jakarta, Satuju.com - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung menyelenggarakan kegiatan In House Training -
Ratusan PNS di Pemprov Babel Gelar Aksi Solidaritas karena Tidak Ada Perlindungan Hukum Bagi Rekan Kerja
Pangkalpinang, Satuju.com - Aksi solidaritas diadakan ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) -
Dr Diani Keluar dari RS Medistra Usai Protes Larangan Hijab
Jakarta, Satuju.com - Pada Sabtu (31/8/2024), Spesialis bedah onkologi Dr dr Diani Kartini, SpB Subsp.Onk (K) memutuskan untuk keluar dari -
Proses Turunnya Presiden Jokowi Akan Dikawal BEM KM UGM
Jakarta, Satuju.com - Meski Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, pengawalan dan