Politik
-
Nilai Jokowi Salahgunakan Instrumen Hukum, BEM Unibraw Suarakan Reformasi Jilid II
Jakarta, Satuju,com - kemungkinan reformasi jilid dua disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya (Unibraw) di Malang, -
Mahfud MD Resmi Mundur dari Jabatan Menkopolhukam
Jakarta, Satuju.com - Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan -
Anies Gelar Kampanye di Kota Dumai: Kita Inginkan Perubahan!
Dumai, Satuju.com - Kota Dumai, Provinsi Riau menjadi destinasi kampanye Calon presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Anies Rasyid -
Amien Rais Kritik Keluarga Presiden Jokowi: Gibran Bodoh, Keluarganya Memalukan!
Jakarta, Satuju.com - Kritik kepada keluarga Presiden Joko Widodo disampaikan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais melalui sebuah -
Paslon Capres-Cawapres AMIN Kembali Dapat Ribuan APK dari Donatur
Makassar, Satuju.com - Pasangan Capres nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) kembali mendapat sumbangan Alat Peraga -
Pemerintahan Jokowi Tuai Banyak Kritik Jelang Pilpres 2024
Jakarta, Satuju.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat banyak kritikan jelang pencoblosan Pilpres 2024. Termasuk penolakan -
Ulama se-Sumatera Selatan Deklarasikan Dukungan ke AMIN
Palembang, Satuju.com - Deklarasi dukungan yang digaungkan Ulama dan Habib se-Sumatera Selatan ke calon pasangan nomor urut 1 Anies -
Anies Komentari Pernyataan Jokowi yang Sebut Presiden Boleh Memihak: Negara Ini Tidak Diatur Pakai Selera
Jakarta, Satuju.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut seorang presiden diizinkan untuk melakukan kampanye saat -
YLBHI Desak DPR Segera Bertindak Terkait Pernyataan Jokowi yang Sebut Presiden Boleh Memihak
Jakarta, Satuju.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didesak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk segera menindaklanjuti -
Soal Jokowi yang Perbolehkan Presiden Berkampanye, DPP PDIP: Memang Tidak Ada Aturannya, Tapi Melanggar Etik
Jakarta, Satuju.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebutkan aturan yang melarang presiden untuk berkampanye memang