# NEGARA
-
MK Hapus Pasal Penghinaan Pemerintah dan Lembaga Negara dalam KUHP
Jakarta, Satuju.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 -
Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji, Diduga Perkaya Diri Rp4,8 Miliar
Jakarta, Satuju.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut -
War Ticket Upacara Kemerdekaan: Ketika APBN Jadi Panggung Elit Digital
Satuju.com - Fenomena war ticket upacara kemerdekaan yang menarik puluhan ribu pendaftar justru -
Gaji Guru Belum Naik, Tukin TNI Justru Jadi Sorotan
Satuju.com - Gaji guru dan tunjangan kinerja (tukin) TNI kembali menjadi sorotan setelah Presiden -
Korupsi Pejabat Lebih Menghancurkan Ekonomi Negara
Satuju.com - Korupsi pejabat ekonomi negara menjadi persoalan serius ketika kebocoran anggaran, -
Piala Dunia 2030 Cetak Sejarah, Digelar di Enam Negara dan Tiga Benua
Jakarta, Satuju.com - Piala Dunia FIFA 2030 dipastikan akan menjadi edisi paling bersejarah sejak -
"Pajak Penghasilan Pejabat Negara", "DPR", dan "Polemik"
Skema pajak penghasilan pejabat negara yang ditanggung pemerintah kembali menuai kritik karena -
Hakim MK Singgung Paradoks Indonesia: Bayi Norwegia Lahir Bawa Tabungan, Bayi RI Menanggung Utang
Hakim MK Arief Hidayat menyoroti paradoks pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia membandingkan -
Analisis Hukum: Wacana Izin Tangkap "Tangan Kanan" Penguasa Dinilai Bertentangan dengan Supremasi Hukum
Analisis hukum menilai wacana izin sebelum menindak "tangan kanan" penguasa bertentangan -
Kemnaker Pertahankan Opini WTP Empat Tahun Berturut-turut, Perkuat Tata Kelola Keuangan Negara
Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih opini Wajar Tanpa -
Terungkap! Tiga Diktator yang Menjarah Uang Negara di Balik Propaganda dan Kebohongan
Satuju.com - Kleptokrasi dan propaganda negara menjadi pola yang berulang dalam sejarah politik -
Praktisi Hukum Desak Penataan Sistem Penegakan Hukum, Kewenangan Kejaksaan Perlu Dikaji
JAKARTA, Satuju.com - Penataan sistem penegakan hukum dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk -
Gila! 16 Kepala Daerah Tumbang Kena OTT KPK 2025-2026, PDIP-Golkar-Gerindra Paling Banyak
Satuju.com - Gelombang Operasi Tangkap Tangan KPK kembali mengguncang pemerintahan daerah. -
Kasus Febrie Adriansyah Jadi Ujian Negara Hukum, Pengawasan Publik Dinilai Penentu Integritas Proses
Kasus Febrie Adriansyah memicu perdebatan hukum soal pelimpahan perkara. Pengawasan publik dinilai -
Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan Disorot Usai Vonis Nadiem Makarim
Satuju.com - Kepercayaan publik terhadap pengadilan kembali menjadi perhatian setelah putusan

.jpg)




.jpg)



.jpeg)




