Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik) 

Satuju.com - Makna dari pernyataan Prabowo tersebut tentu mudah dibaca, selain reshuffle memang hak (prerogatif) belau terhadap para menterinya.

Namun tentu saja siapa subjek "korban" pasca 100 hari yang dimaksud, tentu hanya Prabowo dan Tuhan semata yang mengetahuinya.

Di luar itu publik hanya bisa mengindikasikan hasil kinerja mereka yang dirasakan langsung sebagai yang ndableg tersebut menunjukkan kepada beberapa sosok “titipan” Jokowi, karena dulunya mereka adalah menteri di kabinet Jokowi, namun berdasarkan catatan publik tidak memiliki pretasi karena hasil kinerjanya cacat dari sisi pandang publik.

Umumnya masyarakat meyakini jika ada 1 (satu) orang titipan Jokowi yang dimaksud ndableg sehingga patut direshuffle, sosok yang dimaksud adalah Budi Arie, karena yang dianggap keras tersangkut kasus judi online, karena para "agen" justru beraktivitas di Kantor Kemendigi/Kemeninfo saat Budi Arie manjabat Menkoinfo.

Andai 2 (dua) orang yang direshuffle diyakini adalah Kapolri karena tidak cepat tanggap (tidak presisi) ketika diperintahkan bongkar pagar laut oleh Prabowo malah dari TNI AL yang langsung sigap mencabut pagar laut, juga diketahui beberapa artis yang terlibat judi online tidak justru jelas proses hukumnya.

Jika 3 orang maka Tito (mendagri) karena tidak jelas langkah administratif terhadap pelaku yang ditengarai mempunyai keterlibatan dalam pemagaran laut, diantaranya kepala desa atau camat atau bupati Tangerang yang berstatus semua pejabat publik yang memiliki hubungan struktural di bawah Kemendagri.

Bagaimana dengan Bahlil Menteri ESDM yang membuat gas melon langka karena dibatasi kebijakannya, tentu ini uji nyali kepemimpinan bagi Prabowo, berani kah Prabowo memberhentikan Bahlil sang Ketua Umum Partai Golkar?

Dan catatan penting.politiknya, ketika sosok ketiga dijelaskan termasuk Bahlil, Sri Mulyani yang tanpa prestasi namun suka mengeluh di copot dari KMP serta Airlangga Hartarto dan Zulhas berkepastian diproses hukum, maka dukungan publik dan kelompok (ormas) lintas SARA terhadap presiden prabowo akan lebih deras mengalir ke KMP (Kabinet Merah Putih).