Ujungbatu, Satuju.com – Tiga bulan telah berlalu sejak Jembatan Sungai Rokan di Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu, ambruk akibat tingginya curah hujan pada akhir November 2024. Hingga kini, Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau, khususnya Komisi 2 yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, belum menunjukkan langkah nyata dalam memperbaiki jembatan yang menjadi akses utama penghubung ibu kota Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengaraian, dengan ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru. Kondisi jembatan yang semakin memburuk dengan kemiringan mencapai 20 derajat serta penurunan struktur antara 40 hingga 80 cm semakin menambah kekhawatiran masyarakat sekitar.

Dalam pernyataannya, Sa'yan Maskuron, Pj. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu - Riau, menyampaikannya terhadap lambannya tanggapan pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

“Keterlambatan ini adalah cerminan dari kegagalan DPRD Riau dalam menjalankan fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Komisi 2 yang dipimpin oleh Adam Syafaat, dengan Hardi Chandra sebagai Wakil Ketua serta anggota Evi Juliana dan Hasby Asshodiqy, seharusnya menjadi pelopor dalam menyelesaikan krisis ini. Namun yang terlihat hanyalah kebisuan dan rapat tanpa hasil,” tegasnya.

Maskuron juga menyoroti peran Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, yang berasal dari Rokan Hulu, namun dinilai lebih sibuk dengan agenda seremonial dibandingkan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya sendiri.

“Jembatan Ujungbatu bukan sekedar infrastruktur, melainkan denyut nadi kehidupan masyarakat Rokan Hulu. Ribuan warga menggantungkan harapan pada akses ini untuk pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Ketidaksegeraan dalam perbaikan ini telah memutus konektivitas dan memperdalam ketimpangan perekonomian di daerah,” lanjutnya.

Ia juga meninjau kinerja Komisi 2 DPRD Riau yang dianggap gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Jika rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR sudah pernah dilakukan, kenapa hasilnya nihil? Jika kunjungan kerja dilakukan, mengapa tidak ada solusi konkret yang terlihat? Tiga bulan adalah waktu yang terlalu lama untuk sebuah kelalaian yang berdampak luas,” tambahnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu - Riau menuntut:

1. Komisi 2 DPRD Riau segera melakukan inspeksi ke lokasi dan mengumumkan rencana perbaikan dalam waktu satu minggu ke depan.

2. Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD segera mengalokasikan dana darurat dari APBD 2025 guna percepatan perbaikan.

3. Transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran dan langkah-langkah perbaikan agar rakyat tidak terus-menerus dikecewakan oleh janji kosong.

Maskuron menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak dipenuhi, maka ia siap menggerakkan aksi massa sebagai bentuk protes terhadap ketidakpedulian pemerintah.

“Kepada DPRD Riau, khususnya Komisi 2, kami tegaskan: jabatan adalah amanah, bukan sekedar hak istimewa untuk bersantai. Jembatan Ujungbatu adalah simbol harapan masyarakat—jangan biarkan ia runtuh bersama kepercayaan kami kepada Anda. Sebagai generasi intelektual, kami akan terus bersuara hingga keadilan dan kesejahteraan rakyat Rokan Hulu ditegakkan!” kesimpulan.