Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Satuju.com - Ada sebuah solusi yang bisa membuat pembangunan di semua sektor di negara ini lancar, terutama di sektor ekonomi, selanjutnya akan berkembang secara positif di semua sektor, baik pembangunan politik dan hukum serta budaya, setidaknya akan membaik tidak bertambah parah dari kondisi saat ini.

Solusinya adalah Pemerintahan Presiden Prabowo menggunakan metode manuver politik praktis dengan pola " One Way Ticket, yakni Adili Jokowi" sehingga menjelang dan saat proses hukum adili Jokowi, merupakan sebuah kesempatan panjang bagi Kabinet Merah Putih dalam rangka berbenah menuju perbaikan ekonomi, sehingga saat gelar proses hukum Jokowi berlangsung, bisa membuat rakyat teralih isu, lalu lahirkan dampak positif dalm wujud 'psikologis massa', rakyat bangsa ini bakal beralih fokus oleh sebab siasah 'one way ticket politic', rakyat menjadi cenderung melupakan hidup yang merela alami, karena merasa senang dan menang lalu terpuaskan batinnya sehingga euforia, keuntungan politik akan didapat oleh Pemerintahan Prabowo, karena karena banyak masyarakat bangsa ini merasa Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat yang sudah lama melawan 'dinasti Jokowi' dan berharap bakal dapat menghancurkan kroni oligarki Jokowi (sembilan naga) atau 'Aguan Cs', termasuk diantaranya anak kandung dan cucu mantan Presiden RI ke 7 yang sudah memiliki daftar terlapor di KPK. 

Oleh karena itu, sambil euforia rakyat terus bergulir, terlebih pasca Jokowi mendapat hukuman vonis, atas segala perilaku 100 lebih rahasianya, nepotisme, obstruksi hukum dan pembangkangan hukum dan perbuatan penyimpangan lainnya, maka diyakini Presiden RI Prabowo Subianto selain bertambah populer, juga bakal dapat.mengendalikan semua Sektor Sosial Politik pembangunan Negara RI (ekonomi hukum dan budaya).

Adapun metode satu tiket perjalanan yang berselimut psikologi politik (alih isu) pastinya bukan merupakan sebuah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh penguasa (Pemerintahan Prabowo) justru sebaliknya merupakan tindakan pengabdian kepada anak negeri dan negara, hal perbuatan yang memang seharusnya dan sangat objektif di mata hukum. 

Dengan kata lain wacana politik 'karcis satu kali jalan' ini bentuk due legal process, wujud implementasi pertanggungjawaban moral, serta kewajiban daripada fungsi tugas para aparatur untuk melakukan tindakan hukum kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan. Terutama mengingat rekam jejak perilaku kepemimpinan Jokowi yang buruk (bad Leadership) bahkan amoral. 

Dan model politik mirip 'wacana one way ticket' pernah berhasil dilakukan oleh sebuah negara di benua Amerika yakni Meksiko, dimana rakyat Meksiko melupakan himpitan ekonomi yang alami di era 1980 an. Sehingga sempat disebut Dekade yang Hilang", ditambah lagi terjadi gempa bumi Kota Meksiko tahun 1985.

Dan puncak krisis moneter Meksiko (fiskal dan ekonomi) yang terjadi pada tahun 1982 semakin parah disebabkan oleh janji negara Amerika Latin ini membayar utang luar negeri mereka. 

Maka dengan metode alih isu politik ekonomi ini, meski mengalami inflasi ekonomi yang sangat parah, Meksiko memberanikan diri mengajukan negaranya kepada FIFA untuk menggantikan Negara Kolombia yang gagal pada November 1982 lalu pada 1983 Meksiko ditunjuk dan ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 1986.

Hasilnya, rakyat Meksiko mengatasi kesulitan hidup mereka demi mendukung negaranya menjadi tuan rumah piala dunia sepak bola Fifa 1986. Kemudian Meksiko akhirnya terlepas dari himpitan ekonomi bahkan ekonomi Meksiko menetap membaik di tahun 1990 karena tekanan politik dari publik maupun oposan penguasa Meksiko saat pra word cup menuju tahun 1986 itu mengendur drastis, lalu kesempatan euforia rakyat Meksiko menjadi peluang pembenahan di sektor pembangunan ekonomi.

Maka sepertinya pola politik Meksiko pada Tahun 1982 dapat diadopsi oleh penguasa kontemporer, yakni kejar adili Jokowi!