Jakarta, Satuju.com — Pengamat Hukum Politik dan KUHP, Damai Hari Lubis, menyoroti fenomena komersialisasi pelayanan kesehatan di berbagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Indonesia. Ia menilai bahwa pola pengelolaan rumah sakit saat ini cenderung menyerupai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi pada keuntungan, bukan pada memberikan hak dasar rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Terbukti, ada beberapa rumah sakit yang setiap tahunnya diberi penghargaan karena menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Ini membuat para direktur rumah sakit berlomba-lomba meningkatkan pendapatan, bukan kualitas pelayanan, ungkap Damai Hari Lubis, Jumat (5/7).

Ia mengkritisi keras eksistensi klasifikasi pelayanan rumah sakit yang terbagi menjadi VIP, Super VIP, Kelas I, Ekonomi, hingga kelas “pertalite”, yang secara tidak langsung menggantikan prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik.

“Pelayanan kesehatan menjadi diskriminatif. Yang kaya dilayani kapan saja, sementara masyarakat miskin yang mengandalkan BPJS harus menunggu jam dan hari tertentu. Ini bentuk ketidaksetaraan dan melanggar Undang-Undang Kesehatan maupun konstitusi kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Damai menilai, praktik seperti ini tidak hanya menyimpang secara konstitusional, tetapi juga mengarah pada ancaman sistemik terhadap kesehatan masyarakat. Ia membayangkan pola pikir bisnis dalam pengelolaan rumah sakit berpotensi membahayakan masyarakat.

“Jika otak program pelayanan sudah diubah jadi pola bisnis, maka bisa saja muncul skenario ekstrem, seperti menciptakan virus untuk kepentingan pasar kesehatan. Ini sangat membahayakan bangsa,” ujarnya.

Ia juga menyindir program Revolusi Mental yang dinilai telah “berhasil sungsang”. “Yang sehat mental jadi sakit, yang sakit makin terpuruk. Jadilah kita bangsa Republik Indonesia Sakit (RIS),” sindir Damai.

Sejumlah RSUD seperti RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, RSUD Mamuju, dan RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, termasuk menerima penghargaan atas kinerja keuangan dan pengelolaan penagihan negara, termasuk prestasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berprestasi. Namun menurut Damai, indikator keberhasilan rumah sakit seharusnya bukan semata-mata dari neraca keuangan, melainkan dari kualitas pelayanan dan keadilan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Negara seharusnya melindungi rakyat baik lahir maupun batin, bukan menjadikan penyakit sebagai ladang pemasukan,” tutupnya.