Pekanbaru, Satuju.com - Rapat tindak lanjut penataan pegawai non ASN, khususnya terkait formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Rapat yang dipimpin oleh Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) M. Job Kurniawan tersebut menghadirkan sejumlah pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah, BPKAD, dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 

“Kita ingin menyatukan persepsi mengenai PPPK non ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, karena jumlahnya juga cukup banyak,” kata Pj Sekda di Ruang Rapatnya. Selasa, (12/8/2025). 

Pj Sekda menjelaskan, proses pengaturan ini mencakup penyelesaian seleksi tahap I dan tahap II yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada tahap I, terdapat 4.406 orang yang berhasil mendapatkan formasi, sedangkan pada tahap II jumlahnya mencapai 1.478 orang. Formasi tersebut mencakup berbagai kategori dan jabatan, mulai dari teknis, kesehatan, hingga guru.

“Dari hasil seleksi tahap I juga dihasilkan formasi PPPK paruh waktu untuk kategori R2 dan R3, dengan total 1.060 orang,” ujarnya. 

Bagi pelamar tahap II yang tidak mendapatkan formasi, khususnya pada kategori R4 dan R5, pemerintah membuka peluang perekrutan sebagai PPPK paruh waktu. Kebijakan ini mengacu pada Surat Menteri PAN-RB nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025. Mekanisme ini diharapkan dapat mengakomodasi tenaga non ASN yang selama ini berkontribusi, terutama di sektor pendidikan.

"Namun hari ini kita belum bisa memastikan diangkat atau tidak diangkat. Tapi kita menyiapkan ruang, untuk memastikan R4 ini ada berapa, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi lagi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Baru selanjutnya mereka akan menyampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah, lalu ke Pak Gubernur," jelasnya. 

Kemudian, berdasarkan rekapitulasi BKD Provinsi Riau, total peserta seleksi tahap I dan II mencapai 8.651 orang. Dari jumlah tersebut, 5.884 orang dinyatakan lulus, 159 orang berada di formasi tampungan, dan 901 orang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. 

“Sementara itu, ada 1.577 peserta tidak lulus, 56 tidak hadir, dan 74 tidak memenuhi syarat,” ujar Job Kurniawan. 

Lebih lanjut dikatakannya, jika dilihat dari jenis jabatan, formasi guru menjadi salah satu yang paling banyak terserap dengan 856 orang lulus dan 396 masuk kategori PPPK paruh waktu. 

“Kemudian disusul formasi teknis dengan 4.890 orang lulus dan 482 orang PPPK paruh waktu, serta tenaga kesehatan dengan 138 orang lulus dan 23 PPPK paruh waktu,” tutupnya.