Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Satuju.com - Siapa dalang dari perilaku menjelang Bulan September 2025 nampaknya sebagian masyarakat sudah berasumsi liar mengkait-kaitkan dengan bakal datang bulan historis Pemberontakan PKI pada tahun 1965 (GESTAPOE).

Informasi yang beredar pemicu aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh, Senin (25/8/2025) adalah lantaran Anggota DPR RI dikabarkan mendapat kenaikan gaji dan tunjangan diatas Rp 100 juta.

Lalu berapa sebenarnya gaji plus tunjangan yang diterima anggota DPR RI perbulannya? Ini perlu keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari asas good govermement, salah satu prinsip yang mesti ditaati oleh seluruh pejabat publik di institusi negara.

Sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pada hari Minggu, 24 Agustus 2025 membeberkan penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau sekitar Rp 2,8 miliar per tahun.

Namun, untuk menilai arah sasaran gerakan kelompok aksi 25 Agustus 2025 dalam perspektif politik jangan melulu menganalisa pra momen aksi, sebaiknya include daripada berbagai gejala pasca peristiwa aksi, sehingga dapat diketahui misi dan kepentingan pihak mana dan siapa tokoh dalang dibelakangnya. Untuk itu perlu disimak melalui diantaranya pernyataan dari beberapa tokoh pasca momen aksi 25 dan 28 Agustus dimaksud.

Aksi 25 ternyata berlanjut kemarin Kamis, 28 Agustus 2025 dan ada suara negatif yang ditujukan kepada Prabowo Subianto, Presiden RI:

"Kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya. Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh. Jika tak mampu, lebih baik mundur demi kebaikan bangsa,” kata Suhandono Baskoro, Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) secara tertulis, Kamis (28/8/2025).

Begitu pula ada statemen keluar dari mulut eks kepercayaan Jokowi, Mahfud MD yang kalah saat pemilu pilpres Tahun 2024 bahkan Mahfud seolah ikut mengompori, "dirinya mendengar" gaji anggota DPR sebenarnya tembus miliaran rupiah per bulannya, bukan Rp 230 juta. Sehingga jika masih ada wakil rakyat yang korupsi, maka mereka kurang ajar. Hal tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan seorang host di sebuah wawancara, Kamis (28/8/2025).

Maka setelah pernyataan para tokoh dimaksud, ideal diseksamai apakah narasi serupa berlanjut dengan nuansa politis mendiskreditkan kepemimpinan Prabowo. Jika terus bermunculan suara-suara sumbang, maka Prabowo harus berani meredam peluang politik pihak pihak tersebut, dengan pola membatalkan policy kenaikan gaji dan tunjangan bulanan anggota DPR RI. Namun jika kebijakan (kenaikan)  telah diputuskan, prabowo harus berani juga membatalkannya mengingat (kenaikan) tidak populis amat mencederai hati rakyat yang saat ini mayoritas terhimpit kehidupan ekonominya.

Sebaliknya apabila kebijakan kenaikan gaji tidak jadi diberlakukan, namun gejolak politik lainnya tetap muncul kembali tanpa alasan berdasar dan tidak logis, maka Prabowo selaku Presiden RI harus menemukan siapa dalang dibalik layar, kemudian setelah berkejelasan, siapapun orangnya walau seandainya si aktor intelektualnya adalah orang dekat Jokowi di KMP/ Kabinet Merah Putih, bahkan andai aktornya Jokowi sekalipun, tentu saja konstitusional jika Prabowo military power demi menjaga kedaulatan NKRI, bahkan rakyat bakal manunggal dengan TNI membackup Presiden Prabowo, rakyat siap ibarat kaki jadi kepala dan kepala jadi kaki, terlebih andai misi pertahanan negara versus gerakan "identik bahaya laten".