Pekanbaru, Satuju.com – Setelah adanya pemanggilan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau, isu ini menjadi buah bibir di berbagai kalangan dan menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Pemerhati Provinsi Riau, Muhammad Faisal, S.Pd, M.Pd, menilai kondisi BUMD saat ini jauh dari tujuan awalnya sebagai penggerak ekonomi daerah dan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, keberadaan BUMD justru kental dengan intrik politik dan menjadi ajang kekuasaan semata.

“Bagaimana tidak, yang duduk di jajaran BUMD saat ini banyak yang tidak berkompeten. Akibatnya, BUMD bukan lagi ladang PAD, tetapi hanya bancakan politik,” tegas Faisal kepada awak media, Senin (22/09/2025).

BUMD Sakit, PAD Tak Kunjung Bertambah

Faisal mencontohkan beberapa BUMD yang kondisinya memprihatinkan. PT PIR disebut nyaris kolaps karena mengalami kerugian, sementara SPR (Sarana Pembangunan Riau) belum menunjukkan kinerja memuaskan.

“SPR baru saja berganti direktur, tetapi sudah langsung melakukan pergantian di anak perusahaan. Padahal, direktur baru tentu belum memahami sepenuhnya apa yang sudah berjalan di perusahaan tersebut. Seharusnya, kinerja dilihat dulu hingga akhir tahun, baru dilakukan evaluasi jika memang tidak sesuai,” jelas Faisal.

Sepakat dengan DPRD Riau

Lebih lanjut, Faisal menyatakan sepakat dengan pernyataan Anggota DPRD Riau Komisi III yang sebelumnya menyoroti lemahnya kinerja BUMD. Ia menilai, langkah perbaikan yang tepat adalah memperbaiki manajemen dan fokus pada kinerja, bukan sekadar mengganti pejabat tanpa pertimbangan yang matang.

“Intinya, jangan asal ganti orang. Yang dibutuhkan sekarang adalah strategi memperbaiki kinerja BUMD agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Riau,” tutupnya.