Jakarta, Satuju.com – Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika meminta pemerintah tidak lagi mengedepankan aparat keamanan dalam menangani konflik agraria di berbagai daerah. Menurutnya, keterlibatan polisi maupun TNI justru berpotensi memperkeruh situasi dan menambah penderitaan masyarakat.

“Kalau bisa, Pak pimpinan DPR, kalau ada konflik agraria itu atau ada masyarakat mempertahankan tanahnya, yang diturunkan jangan Polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri, perwakilan dari kementerian dan lembaga,” ujar Dewi dalam audiensi dengan pimpinan DPR, Rabu (24/9/2025).

Dewi menilai, pendekatan legalistik dan aparat bersenjata sering kali menimbulkan gesekan dengan petani, nelayan, maupun perempuan desa yang tengah memperjuangkan tanah dan ruang hidup mereka. Ia menekankan perlunya pendekatan dialog dan kehadiran pejabat tinggi negara secara langsung di lapangan.

“Jadi petani, nelayan, perempuan di pedesaan itu tidak lagi dengan polisi dan TNI. Pendekatannya jangan legalistik,” tegasnya.

Audiensi tersebut juga dihadiri pimpinan DPR, antara lain Sufmi Dasco Ahmad dan Titiek Soeharto, serta sejumlah pejabat pemerintah. Hadir pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari.