Jakarta, Satuju.com – Damai Hari Lubis, pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik (KUHP), menyoroti potensi dampak serius dari aksi aktivis yang peduli terhadap lembaga anti-rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, ketidakpuasan publik terhadap perilaku KPK yang dianggap tidak objektif dan tidak akuntabel dapat memicu ledakan aksi masyarakat.

“Imajinasi masyarakat yang peduli terhadap KPK bisa memicu ledakan dahsyat melalui aksi para aktivis,” kata Damai Hari Lubis.

Aksi Aktivis dalam Koridor Hukum

Damai menegaskan, meskipun aksi para aktivis berjalan dalam koridor hukum dan perundang-undangan, hal ini mencerminkan peran serta masyarakat sesuai konstitusi tentang kedaulatan rakyat. Saat ini, fokus perhatian para aktivis tertuju pada Gedung KPK, yang dianggap belum optimal menjalankan tugas dan menggunakan anggaran publik secara mubazir.

Presiden Diminta Waspada Terhadap Risiko Provokasi

Pengamat ini memperingatkan Presiden RI agar berhati-hati, karena aksi-aksi tersebut berpotensi ditunggangi provokator. Kekesalan masyarakat, yang terkait dengan perilaku Jokowi selama satu dekade terakhir, dapat menjadi bahan eksploitasi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik tertentu.

“Perlu kewaspadaan agar aksi ini tidak dimanfaatkan kelompok tertentu, terutama yang terkait dengan ‘Geng Solo’,” ujarnya.

Dampak Politik Potensial

Damai Hari Lubis memaparkan dua gejala utama yang bisa muncul dari situasi ini:

Adu Domba dan Politik ‘Karya Cipta Kisruh’ – Politik yang sengaja menciptakan kekacauan terkait kinerja dan kondusifitas negara.

Politik Pragmatis – Konflik yang dimanfaatkan dengan tebar janji kepada sosok yang dianggap kapabel untuk meraih keuntungan politik.

Harapan dan Saran Damai Hari Lubis

Damai menekankan perlunya Presiden Prabowo bersikap realistis dan waspada. Ia menekankan peran tokoh ulama, aktivis, dan akademisi dalam memberikan pemahaman kepada presiden agar penegakan hukum, khususnya terkait Jokowi dan kelompok “Geng Solo”, dapat dilakukan secara prioritas namun tetap menjaga kondusifitas negara.

“Pemahaman dari tokoh bangsa ini penting agar aksi publik tetap pada koridor aspirasi sah dan tidak dimanfaatkan pihak provokator,” kata Damai.

Damai menegaskan, keseimbangan antara penegakan hukum dan pengelolaan potensi konflik politik menjadi kunci menjaga stabilitas negara di tengah meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan lembaga anti-rasuah.