Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Satuju.com - Indikasi:

1. Ijazah asli SMA dan S-1 Jokowi terlampau lama diumumkan hasilnya dari hasil uji labfordig sejak durasi sita ijazah oleh Polresta Surakarta yang resmi hari itu juga dipublikasikan (23/6/2025), atau;
2. Apakah hasilnya dianggap otomatis sama oleh Reskrimum dengan pengumuman "ijazah identik' oleh Bareskrim Mabes Polri (22/5/2025) sehingga terbit SP3D ?

Andai perspektif otomatis ini digunakan oleh Reskrimum terkait SP3D Bareskrim, tentu keliru, karena beda lokasi dan waktu dan beda status hukum antara Jokowi selaku subjek Teradu Terlapor di Dumas Mabes Pori, dengan Jokowi selaku Pelapor di Reskrimum Polda Metro Jaya.

Reskrimum membutuhkan gelar perkara tersendiri sebelum hasil proses perkara diumumkan terkait status Para Terlapor hasil daripada BAP Penyidik. Andai tanpa adanya gelar perkara dengan mengundang para pihak (Pelapor dan Terlapor, termasuk para ahli independen, tentu saja polemik hukum akan berlanjut dan semakin dilematis.

Banyak publik menengarai, Jokowi telah dan tengah melaksanakan praktik adu domba yang mengarah pecah belah antar anak bangsa dan perusakan lembaga (institusi) negara, termasuk merusak ideologi Pancasila dan UUD 1945 oleh sebab eksistensi relawan Jokowi lover untuk apa? Dan untuk melawan siapa ? Dan fakta pada praktiknya "pengikut setia Jokowi ini jika dicermati "kurang kontrol" dalam menyampaikan wujud aspirasi pembelaannya karena disertai gejala gejala yang cenderung kasar disertai alibi intuitif, hanya arogansi demi proteksi individual Jokowi dan kelompok saudagar besar pendukung keras (finansial) saat Pilpres 2014 dan 2019. 
Sebaliknya mereka tidak memperdulikan nasib para korban Jokowi saat berkuasa, justru kesan kuatnya eliminir (menyinggung) perasaan kelompok para korban, sehingga pola yang digunakan Jokowi Lover tidak populer dan tidak mendapat simpatik publik diluar kelompok Jokowi lover.

Sebaliknya giat juang aktivis (oposan Jokowi) berkejelasan untuk kepentingan melindungi semua lapisan masyarakat dari ketidakbenaran pejabat publik termasuk melindungi kepentingan NRI sehingga mendapat dukungan luas publik.  

Bisa dibayangkan kalau negara kalah atau takut kepada kelompok 'relawan arogan' yang sebatas kepentingan pribadi (individualistis dan kroni). Pastinya bangsa ini berharap negara yang harus selalu hadir dan sinergi dengan kepentingan semua orang lintas golongan demi kepentingan NRI "tidak boleh kalah oleh segelintir" pasukan relawan Jokowi, namun ramai didukung oleh berbagai fasilitas dan media publik, terlebih media kaca. 

Apakah misi Jokowi dan Jokowi lover sekedar ingin adu domba yang high risk merusak hubungan antara anak bangsa ? Atau kah ada motif lain? Karena Jokowi ditengarai oleh sebagian besar publik, 'memiliki agenda khusus  untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Jika pendapat terkait janga pendek dan jangka  panjang disimpulrangkumkan  misi spesial Jokowi adalah pencapaian menuju "politik dan kekuasan," dan dari informasi dari berbagai medsos, diantaranya selain implemetasi perlawanan atas tuduhan Ijazah Palsu juga ingin menutupi dan mengunci informasi terhadap faktor latar belakang gen atau biologisnya yang juga mendapat tuduhan publik, "seolah orang tua kandungnya "yang asli merupakan tokoh 'organisasi terlarang', selebihnya Jokowi memproteksi Gibran agar tidak dilengserkan bahkan diproyeksikan kedepan menjadi Presiden RI.