Bengkalis, Satuju.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bengkalis bersama sejumlah sopir truk menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkalis, Jumat pagi (17/10/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap buruknya pelayanan penyeberangan Roll-on Roll-off (Roro) Bengkalis–Pakning yang dinilai semakin tidak terkelola dengan baik dan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.

Massa memulai aksinya dari Pelabuhan Roro Sungai Air Putih, kemudian melakukan long march menuju Kantor Dishub di Jalan Pramuka, Bengkalis. Puluhan truk bermuatan buah sawit dan sayuran turut mengiringi aksi tersebut. Polisi dan petugas Satpol PP terlihat melakukan pengawalan ketat untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Dalam orasinya, para mahasiswa menilai pemerintah daerah lamban dalam menangani persoalan layanan Roro yang sudah berlarut-larut. Akibat ketidakpastian jadwal penyeberangan, hasil pertanian warga seperti sayur dan buah sawit kerap menurun kualitasnya bahkan terancam membusuk di pelabuhan.

“Kami datang menuntut keseriusan pemerintah daerah. Masalah Roro ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi yang nyata,” seru salah satu orator aksi.

Mereka menilai, perbaikan layanan Roro tidak hanya soal penambahan armada, tetapi juga mencakup pembenahan manajemen dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan.

Ket.poto: Kadishub Kabupaten Bengkalis Adi Pranoto sedang memberikan penjelasan pada peserta aksi diruang sidang DPRD.

Untuk diketahui, Audiensi antara mahasiswa dengan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha didampingi Wakil Ketua I Fasya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Budiman, Wakil Ketua III, serta sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Cecep Kurniawan, Hendra Jeje, Rendra Wardana, dan Bobi Kurniawan berlangsung banyak di ruang sidang komisi, Rabu (3/9/2025). Sementara itu, ratusan mahasiswa lainnya tetap berada di luar gedung.

Mahasiswa mendesak agar DPRD menyalakan kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bengkalis dan menuntut adanya perbaikan pelayanan di pelabuhan tersebut.

Menangapi hal itu, Kadishub Bengkalis, Adi Pranoto, menyatakan kesiapannya mundur apabila dalam waktu satu bulan ke depan tidak ada perbaikan yang signifikan.

"Kami berkomitmen terhadap adik-adik mahasiswa dan juga kawan-kawan media. Kalau sesuai dengan yang saya sampaikan ini tidak terealisasi bulan depan, silakan menjumpai kami untuk audiensi langsung. Kalau tidak terealisasi, saya siap mundur. Kita ini sama-sama laki-laki, apa yang kita ucapkan harus ditunjukkan," tegas Adi Pranoto.

Adi menjelaskan, salah satu penyebab terganggunya layanan Roro kapal adalah adanya kesamaan jadwal docking. “Saat ini ada dua vendor yang melayani perusahaan pelayaran di Bengkalis. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan Kementerian Perhubungan, termasuk KSOP.

Sebelumnya, pada 22 September 2025, PMII Bengkalis juga telah menggelar aksi serupa dengan tuntutan yang sama. Ketua PMII Bengkalis, Syahrul Mizan, menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa akan terus berlanjut hingga permasalahan Roro benar-benar terselesaikan.

“Kami sudah berkali-kali turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat. Hari ini kami kembali menegaskan, perjuangan ini tidak akan berhenti sampai ada langkah nyata dari pemerintah,” ujar Syahrul dalam orasinya.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari pihak Dinas Perhubungan, saat ini terdapat tiga kapal yang melayani lintasan Bengkalis–Pakning, yakni KMP Mutiara Pertiwi, KMP Swarna Darma, dan KMP Swarna Putri. Kapal terakhir kembali beroperasi pada Kamis (16/10) setelah sempat tidak berlayar selama beberapa waktu.

“Saat ini tiga kapal sudah beroperasi di lintasan. KMP Swarna Putri mulai aktif kembali sejak Kamis siang sekitar pukul 11.00 WIB,” ujar salah satu staf Dishub yang enggan disebutkan namanya.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB sempat memanas karena lebih dari satu jam massa tidak kunjung ditemui oleh pejabat terkait. Mahasiswa sempat berupaya menembus barikade polisi untuk bertemu langsung dengan Bupati Bengkalis, namun situasi berhasil diredam.

Tak lama kemudian, perwakilan massa akhirnya diterima untuk berdialog dengan Sekretaris Daerah Bengkalis dr. Ersan Saputra, Kadishub M. Adi Pranoto, Plt. Kasatpol PP Ed Effendi, dan Kabag Hukum Fendro. Namun, pertemuan tersebut belum membuahkan hasil konkret.

“Kami menilai kinerja pemerintah terkait penanganan Roro sejauh ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Aspirasi masyarakat harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata,” tegas Syahrul Mizan.

PMII Bengkalis menyatakan akan terus mengawal persoalan Roro hingga tuntas, bahkan siap menggelar aksi lanjutan dengan melibatkan lebih banyak elemen mahasiswa dan masyarakat apabila perbaikan tidak segera dilakukan.