Jakarta, Satuju.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur keras para kepala daerah yang dinilai lamban dalam menyerap anggaran daerah. Dalam rapat pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (20/10/2025), Purbaya menganalisis kinerja pemerintah daerah yang justru “menabung” dana publik dibandingkan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau nggak bisa, kamu mau ngapain?” kata Purbaya dengan nada tegas, seperti dikutip dari akun Instagram resmi @inilah_com, Selasa (21/10).

Purbaya menaikkan rendahnya penyerapan anggaran daerah yang baru mencapai 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun per September 2025. Menurutnya, rendahnya realisasi belanja masyarakat berpotensi menghambat laju perekonomian di daerah.

“Kalau anggaran tidak dibelanjakan, perekonomian daerah bisa stagnan. Uang itu seharusnya menggerakkan ekonomi, bukan disimpan,” ujarnya.

Selain itu, Purbaya juga menyinggung 18 gubernur yang sempat berdiskusi dengannya untuk meminta kenaikan dana transfer ke daerah. Namun, ia menyebut pemerintah pusat masih menahan keputusan tersebut karena adanya praktik penyimpangan di sejumlah daerah.

“Kalau saya sih mau naikin saja, cuma pimpinan di atas masih ragu karena sering diselewengkan di daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Purbaya memberi waktu dua triwulan bagi para gubernur untuk memperbaiki tata kelola serta mempercepat penyerapan anggaran. Ia menegaskan, pemerintah pusat hanya akan mempertimbangkan peningkatan dana transfer jika hasil evaluasi menunjukkan perbaikan nyata.

“Kalau hasilnya bagus, dana transfer bisa disertakan,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah menyoroti fenomena “uang mengendap di kas daerah” yang dinilai menghambat sirkulasi ekonomi nasional. Belanja masyarakat yang tak terserap secara optimal menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah dan lambatnya turunnya inflasi di sejumlah provinsi.