Pekanbaru, Satuju.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau, Senin (3/11/2025). Operasi senyap tersebut berujung pada penangkapan sejumlah pihak, termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut.

“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Riau. Salah satunya Gubernur Riau Abdul Wahid,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi oleh media.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, turut mengonfirmasi bahwa terdapat sepuluh orang yang diamankan dalam operasi tersebut. Mereka terdiri atas sejumlah pejabat pemerintah daerah dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik suap atau gratifikasi terkait proyek infrastruktur.

“Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, ada sekitar sepuluh orang yang diamankan dalam kegiatan tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Menurut Budi, seluruh pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap mereka.

“Tim masih berada di lapangan dan proses pemeriksaan masih berlangsung. KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilakukan,” jelasnya.

Informasi lapangan menunjukkan bahwa salah satu lokasi yang menjadi sasaran kegiatan tim KPK adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau di Pekanbaru.

Pantauan di lokasi menunjukkan, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arif Setiawan, tampak dibawa oleh sejumlah petugas KPK pada Senin sore sekitar pukul 17.45 WIB. Arif terlihat dikawal keluar dari area basement kantor menuju kendaraan yang telah disiapkan.

Sebelum masuk ke mobil, Arif sempat menyapa awak media dengan senyum dan mengatakan singkat, “Tidak ada, aman,” sambil mengacungkan jempol.

Sejumlah saksi mata menyebut sejak sore hari, aktivitas petugas KPK di kantor tersebut menarik perhatian pegawai dan masyarakat sekitar. Beberapa di antara mereka terlihat membawa sejumlah dokumen dari ruangan dinas tersebut.

Hingga saat ini, KPK belum memberikan penjelasan resmi mengenai perkara yang menjadi dasar dilakukannya OTT di Riau. Namun, sumber internal menyebut operasi ini diduga berkaitan dengan pengadaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kegiatan tersebut. Beberapa pejabat yang dimintai keterangan memilih untuk tidak berkomentar.

Operasi tangkap tangan ini menambah daftar panjang penindakan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi daerah di Provinsi Riau. Publik kini menanti langkah lanjutan dari KPK terkait status hukum Gubernur Abdul Wahid dan pihak-pihak lain yang diamankan dalam operasi tersebut.