Banda Aceh, Satuju.com – Ketua KPA Luar Nanggroe, T. Emi Syamsyumi akrab disapa Abu Salam, memberikan respons keras terhadap pernyataan anggota DPR RI Benny K. Harman terkait Aceh dan MoU Helsinki. Menurut Abu Salam, pernyataan Benny menunjukkan ketidakpahaman terhadap sejarah perdamaian Aceh serta potensi sumber daya alam yang selama ini dikelola pihak luar.

Dalam rekaman video yang beredar, Abu Salam menyoroti sikap Benny yang dianggap menyinggung Aceh secara tidak proporsional. Namun di balik nada kritiknya, terdapat pesan penting: pemerintah pusat perlu memahami potensi dan hak Aceh secara serius.

“Aceh bukan daerah yang menunggu transfer tahunan,” ujarnya. Ia menyebutkan Aceh memiliki emas, timah, bijih besi, nikel, hingga minyak dan gas bumi, seperti yang diambil oleh Mubadala. Menurut perhitungannya, produksi gas yang diambil perusahaan asing itu mencapai ratusan ribu MMBTU per hari. bayangkan per bulan dan per tahunnyaJika dikelola Aceh secara mandiri, pendapatan daerah akan jauh melampaui dana transfer dari pusat.

“Kalau semua itu dikelola Aceh, kami bahkan bisa memberi kontribusi 30 persen kepada Jakarta,” kata Abu Salam. Ia menekankan bahwa mekanisme ini menyerupai konsep opeti pada masa lalu, tetapi menempatkan Aceh sebagai pengelola utama, bukan penerima bantuan.

Selain persoalan ekonomi, Abu Salam juga mengingatkan proses perdamaian Aceh pasca-konflik. Kesepakatan damai, menurutnya, lahir dari mediasi internasional setelah tsunami 2004. “Kami didamaikan oleh Uni Eropa. Perundingan dilakukan di Helsinki di sana konsensus perdamaian itu dibangun,” ujarnya. Bagi Abu Salam, penyebutan Helsinki bukan sekadar lokasi, melainkan simbol legitimasi dan sejarah panjang penyelesaian konflik Aceh.

Abu Salam menantang Benny untuk mendorong pembahasan resmi di DPR terkait kemungkinan Aceh mengelola sumber daya alamnya sendiri. “Kalau berani, sampaikan di DPR bahwa Aceh siap mengelola semua asetnya sendiri dan memberi 30 persen ke pusat. Kami punya SDM, kami punya SDA, dan kami mampu,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Abu Salam meminta agar wakil rakyat di senayan fokus pada daerah pemilihannya masing-masing, sementara Aceh diserahkan kepada masyarakat dan pemimpin lokal untuk mengelola haknya sendiri.(M.R)