Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com - Tidak ada kebijakan yang terdengar lebih suci daripada negara yang menyuapi rakyatnya. Tidak ada slogan politik yang lebih sulit didebat daripada "demi gizi anak bangsa". Di permukaan, ini adalah wujud tertinggi dari kemanusiaan. Namun, di lorong gelap sejarah ekonomi global, niat baik yang tidak dihitung dengan kalkulator fiskal sering kali menjadi jalan pintas menuju kebangkrutan.

Dunia sedang tidak baik-baik saja, dan sejarah meninggalkan jejak darah serta krisis di negara-negara yang gagal membedakan antara "memberdayakan perut" dengan "membeli suara".

Ada tiga cermin retak yang kini memantulkan bayangan menakutkan bagi Indonesia. Tiga negara yang pernah berjalan gagah dengan populisme, namun berakhir merangkak meminta bantuan dunia. Sri Lanka, Argentina, dan Venezuela bukan sekadar nama di peta; mereka adalah peringatan.

Cermin Pertama: Sri Lanka dan Jebakan "Niat Baik"

Kolombo tidak runtuh karena invasi militer. Sri Lanka runtuh karena kebijakan yang dipuja-puji sebagai pro-rakyat, namun kosong secara logika.

Pada 2019, demi memenuhi janji kampanye, pemerintah memotong pajak secara agresif. Rakyat bersorak, tapi pendapatan negara terjun bebas. Untuk menutupi lubang itu, negara berutang gila-gilaan—termasuk untuk proyek infrastruktur mercusuar yang minim imbal hasil.

Puncaknya adalah keputusan fatal pada April 2021: pelarangan pupuk kimia dalam semalam demi visi "pertanian organik total". Terdengar indah di seminar lingkungan hidup, tetapi bencana di lapangan. Hasil panen anjlok, ketahanan pangan hancur. Ketika kas negara kosong untuk mengimpor beras, kemarahan meledak.

Rakyat menyerbu istana kepresidenan bukan karena benci, tapi karena lapar. Pelajarannya brutal: Memberi makan rakyat dengan utang, tanpa menjaga "dapur produksi" (sektor riil), adalah bunuh diri nasional.

Cermin Kedua: Argentina dan Candu Subsidi

Jika Sri Lanka adalah serangan jantung mendadak, Argentina adalah kanker stadium lanjut.
Selama puluhan tahun, Buenos Aires menggunakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) sebagai morfin. Setiap kali ekonomi sakit, dosis bansos dinaikkan. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meredam teriakan sakit rakyat.

Ketika uang habis, mereka mencetaknya. Inflasi meledak hingga ratusan persen. Harga daging—makanan pokok rakyat sana—menjadi barang mewah. Namun, bagian paling mengerikan dari kisah Argentina bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan penyangkalan.

Pemerintah memanipulasi data statistik. Ekonom yang berani mengungkap angka inflasi riil dipersekusi. Kritik dibungkam agar ilusi "negara hadir" tetap terjaga. Hari ini, Argentina adalah "pasien abadi" IMF. Mereka menggadaikan kedaulatan ekonomi demi membayar populisme masa lalu.

Pelajarannya jelas: Bansos tanpa exit strategy bukanlah jaring pengaman sosial, melainkan candu yang mematikan saraf kompetisi bangsa.

Cermin Ketiga: Venezuela dan Pangan sebagai Senjata

Cermin terakhir adalah yang paling gelap. Di Venezuela, program CLAP (Local Committees for Supply and Production) dimulai dengan narasi mulia: mendistribusikan paket makanan murah untuk rakyat miskin di tengah krisis.

Namun, investigasi independen menemukan fakta lain. Makanan berubah menjadi alat kontrol. Distribusi pangan diprioritaskan bagi basis pendukung pemerintah. Mereka yang kritis, mereka yang memprotes, mendapati antrean mereka diperlambat atau jatah mereka hilang.

Ketika perut rakyat tergantung pada tangan negara, negara memiliki kuasa mutlak. Di titik ini, kelaparan bukan lagi bencana alam, melainkan kebijakan politik. Jika negara menguasai perutmu, ia akan segera menguasai suaramu.

Bayangan di Wajah Indonesia

Kini, Indonesia berdiri di persimpangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didengungkan sebagai solusi stunting dan masa depan generasi emas. Tujuannya mulia, tak ada yang meragukan itu.

Namun, pertanyaan-pertanyaan sulit harus diajukan sebelum terlambat:

* Dari mana dananya? Jika didanai dengan memperlebar defisit dan menambah utang (SBN) di tengah bunga tinggi, apakah kita sedang meniru Sri Lanka?

* Bagaimana implementasinya? Jika bahan baku harus diimpor karena pertanian domestik tak siap, bukankah kita sedang memperparah defisit neraca berjalan?

* Bagaimana kita menyikapi kritik? Jika pengkritik program ini dianggap "anti-nasionalis" atau dibungkam oleh pendengung (buzzer), bukankah kita sedang menapak jejak Argentina?

Sejarah tidak pernah menjewer telinga kita; ia menampar wajah kita.

Negara yang sehat fokus "membangun dapur"—memperkuat pertanian, industri, dan daya beli riil. Negara yang sakit sibuk "membagi piring"—fokus pada seremoni pembagian yang fotogenik namun rapuh.

Kita semua berharap Indonesia sukses. Namun, harapan tanpa kewaspadaan adalah kenaifan. Jangan sampai di masa depan, anak cucu kita kenyang hari ini, tapi mewarisi piring kosong dan tumpukan utang yang tak terbayar esok hari.

Catatan :
Artikel ini adalah analisis independen yang membedah risiko kebijakan populisme pangan global dan relevansinya terhadap tantangan fiskal Indonesia saat ini.