Oleh: Lhynaa Marlinaa, Pengamat Politik & Peneliti Senior di Institute for Democracy & Public Policy

Satuju.com — Di atas kertas, argumen itu terdengar begitu rasional, bahkan memikat: "Efisiensi Anggaran". Dua kata ini kini menjadi mantra sakti yang dirapal oleh elit pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan koalisi gemuknya, untuk memuluskan jalan bagi sebuah perubahan radikal: Pilkada Kembali ke DPRD.

Narasi yang dibangun sederhana: Pemilihan langsung itu mahal, melelahkan, dan memicu korupsi kepala daerah demi balik modal. Solusinya? Pangkas prosesnya, serahkan mandat ke segelintir anggota dewan, dan hemat triliunan rupiah uang negara.

Namun, di balik kalkulasi matematis penghematan APBN tersebut, tersimpan sebuah kalkulasi politik yang jauh lebih mengerikan: amputasi hak konstitusional rakyat secara massal. Kita sedang tidak membicarakan efisiensi; kita sedang menyaksikan upaya sistematis untuk mengembalikan demokrasi kita ke setelan pabrik Orde Baru.

Matematika Semu: Bergesernya Lokus Transaksi

Premis bahwa Pilkada DPRD akan menghapus "biaya politik tinggi" adalah sebuah ilusi optik. Benar, biaya logistik KPU—seperti cetak surat suara, honor KPPS, dan distribusi kotak suara—akan hilang. Namun, apakah biaya politik (money politics) akan lenyap?
Jawabannya: Tidak. Ia hanya berpindah loket.

Dalam Pilkada langsung, seorang calon harus menyebar "serangan fajar" ke ratusan ribu rakyat. Itu mahal dan melelahkan. Dalam sistem Pilkada DPRD, calon hanya perlu "membereskan" 50 hingga 100 orang anggota DPRD. Secara logistik, ini jauh lebih "efisien" bagi para bohir (pemodal) politik.

Membeli suara rakyat itu eceran, membeli suara dewan itu grosiran. Korupsi tidak hilang; ia justru menjadi lebih tertutup, lebih eksklusif, dan lebih mudah dikendalikan di ruang-ruang rapat tertutup yang ber-AC, jauh dari pantauan publik. Istilah "Politik Dagang Sapi" akan kembali menemukan panggung emasnya.

Bahaya "Legislative Heavy" dan Sandera Politik

Jika wacana ini lolos, Gubernur dan Bupati/Wali Kota bukan lagi pelayan rakyat, melainkan pelayan partai. Loyalitas mereka tidak lagi tertuju pada konstituen di akar rumput, melainkan pada Ketua Partai yang memegang remote control anggota DPRD.

Implikasinya fatal bagi tata kelola pemerintahan:
 Kepala Daerah Tersandera: Setiap kebijakan eksekutif harus mendapat stempel restu DPRD. Jika kepala daerah menolak mengakomodir proyek titipan dewan, ancaman pemakzulan (impeachment) bisa digulirkan sewaktu-waktu.

 Hilangnya Legitimasi Moral: Seorang pemimpin daerah yang dipilih oleh 50 orang tidak akan memiliki legitimasi moral sekuat mereka yang dipilih oleh 500.000 rakyat. Kekuatan mereka untuk menindak pelanggaran di lapangan akan tumpul.

Demokrasi Memang Mahal, Otoritarianisme Jauh Lebih Mahal

Dalih "Efisiensi Anggaran" untuk memangkas demokrasi adalah logika yang cacat. Demokrasi, sejatinya, memang membutuhkan biaya. Itu adalah "harga" yang harus dibayar untuk memastikan kedaulatan tetap berada di tangan pemilik sah republik ini: rakyat.

Jika alasan "mahal" dipakai untuk menghapus Pilkada langsung, lantas apa selanjutnya? Apakah kita akan menghapus Pemilu Presiden karena biayanya triliunan? Apakah kita akan membubarkan DPR karena gaji mereka membebani anggaran?

Di negara-negara maju, efisiensi dilakukan dengan memangkas birokrasi, digitalisasi sistem (e-voting), dan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang. Bukan dengan memotong hak rakyat untuk memilih.

Kesimpulan: Lonceng Kematian Reformasi?

Langkah mendukung Pilkada via DPRD bukan sekadar kebijakan teknis; ini adalah sinyal ideologis. Ini adalah tanda bahwa elit kita mulai lelah dengan kebisingan demokrasi dan merindukan ketenangan semu ala otoritarianisme, di mana keputusan cukup dibuat oleh segelintir orang di meja makan, tanpa perlu pusing mendengar teriakan rakyat di jalanan.

Saat palu revisi undang-undang itu nanti diketuk atas nama "Efisiensi", ingatlah satu hal: yang sedang dihemat bukan hanya uang negara, tapi juga suara Anda. Rakyat tidak lagi menjadi pemain utama, melainkan hanya penonton yang dipaksa bertepuk tangan di pinggir lapangan.