Oleh: Lhynaa Marlina

Satuju.com - Di era digital ini, gedung-gedung pemerintahan semakin megah. Aplikasi pelayanan publik ("Super Apps") menjamur di mana-mana. Namun, di balik kilap kaca gedung dan canggihnya teknologi, ada satu hantu tua yang masih bergentayangan di lorong-lorong instansi: Birokrasi Feodal.

Sistem ini adalah antitesis dari demokrasi. Ketika konstitusi mengatakan "kedaulatan ada di tangan rakyat", birokrasi feodal justru mempraktikkan "kedaulatan ada di tangan pejabat". Ini bukan sekadar masalah administrasi; ini adalah penyakit kronis yang menggerogoti tata kelola pemerintahan dari dalam.

Anatomi Penyakit: Ketika Pelayan Merasa Jadi Raja
Birokrasi feodal bukan sekadar istilah sejarah. Ia hidup dalam bentuk hierarki kaku yang mencekik. Dalam sistem ini, seorang pejabat tidak dilihat sebagai pemegang amanah publik, melainkan sebagai "bangsawan" baru.

Ciri utamanya sangat kasat mata: Orientasi Vertikal. Mata para birokrat tidak tertuju ke bawah (rakyat), melainkan mendongak ke atas (penguasa). Prinsip kerja bukan lagi soal profesionalisme atau meritokrasi, melainkan Asal Bapak Senang (ABS).

Karl Marx pernah menyindir pola ini. Di mana birokrasi menjadi "lingkaran ajaib" yang tak tersentuh. Di Indonesia, kita melihatnya dalam budaya ewuh pakewuh yang salah tempat. Loyalitas bukan diberikan pada aturan atau hukum, melainkan pada sosok "Bapak" atau "Ibu" pimpinan. Akibatnya, kritik dianggap pembangkangan, dan inovasi yang menantang kemapanan dianggap ancaman.

Budaya Patron-Klien: Racun Nepotisme
Salah satu dampak paling merusak dari feodalisme birokrasi adalah suburnya hubungan Patron-Klien.
Dalam sistem yang sehat, seseorang naik jabatan karena kompetensi (meritokrasi). Dalam birokrasi feodal, seseorang naik jabatan karena kedekatan. Pejabat (Patron) memberikan perlindungan dan posisi kepada bawahan (Klien), dengan imbalan kepatuhan buta dan dukungan politik.

Inilah rahim yang melahirkan nepotisme. Kompetensi menjadi nomor dua; yang utama adalah "siapa orang dalammu". Ketika hubungan personal lebih kuat daripada aturan formal, maka keadilan bagi publik hanyalah ilusi. Rakyat yang tidak punya akses "orang dalam" akan selalu berada di antrean paling belakang.

Harga Mahal yang Harus Dibayar
Mengapa kita harus peduli? Karena birokrasi feodal adalah penghambat terbesar bagi kemajuan bangsa.
 * Matinya Inovasi: Birokrat feodal lebih nyaman dengan rutinitas. Perubahan dianggap mengganggu kenyamanan penguasa. Akibatnya, pelayanan publik jalan di tempat.
 * Korupsi yang Dinormalisasi: Karena fokusnya melayani atasan (bukan aturan), penyimpangan anggaran demi memuaskan "Tuan" dianggap wajar.
 * Ketimpangan Sosial: Negara hanya hadir bagi mereka yang punya status atau koneksi.

Jalan Keluar: Revolusi Kultural, Bukan Sekadar Digital
Membangun gedung baru atau meluncurkan aplikasi online tidak akan membunuh feodalisme jika mental manusianya tidak diubah. Solusinya harus radikal:
 * Pangkas Hierarki: Struktur yang terlalu berlapis harus dipangkas agar pejabat turun dari menara gadingnya.
 * Meritokrasi Tanpa Kompromi: Hapus budaya urut kacang dan kedekatan personal dalam promosi jabatan.
 * Transparansi Total: Buka ruang bagi publik untuk mengawasi kinerja, sehingga birokrat sadar bahwa "Tuan" mereka yang asli adalah rakyat, bukan atasan mereka.

Sudah terlalu lama kita membiarkan mental "Tuan-Bawahan" ini bercokol. Saatnya mengembalikan birokrasi ke khittahnya: melayani, bukan minta dilayani.