Libya Pasca-Gaddafi: Ketika Demokrasi Nekolim Menghancurkan Kesejahteraan
Muammar Gaddafi
Penulis: Sabar Tambunan
Satuju.com - Pada tahun 2011, Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya dan dengan dukungan sebagian rakyat Libya menggulingkan Presiden Muammar Gaddafi. Saat itu, Libya sejatinya merupakan negara dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang relatif tinggi. Namun, tuntutan yang digaungkan adalah keinginan akan kehidupan yang dianggap lebih “bebas”, atas nama kebebasan dan demokrasi.
Presiden Muammar Gaddafi dan Presiden Soeharto memiliki satu kesamaan: keduanya dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan militeristik. Namun, di balik kesamaan itu, terdapat perbedaan yang sangat mencolok, setidaknya dalam dua hal utama.
Pertama, Gaddafi tidak tunduk pada Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Ia bahkan secara terbuka melawan dominasi neokolonialisme (Nekolim). Sebaliknya, Presiden Soeharto selama 32 tahun kekuasaannya justru dinilai tunduk dan bergantung pada kepentingan Amerika Serikat.
Kedua, meskipun sama-sama memimpin negara yang kaya sumber daya alam, tingkat kesejahteraan rakyat Libya pada masa Gaddafi jauh melampaui kesejahteraan rakyat Indonesia pada periode yang sama.
Harapan Rakyat Libya Kini
Kini, setelah bertahun-tahun dilanda konflik dan kemiskinan, rakyat Libya mengenang kembali masa stabilitas dan kesejahteraan yang pernah mereka nikmati di era Presiden Muammar Gaddafi.
Bahkan, semasa hidupnya, Gaddafi dikenal tidak gentar menghadapi tekanan negara-negara Arab petro-dollar seperti Kerajaan Arab Saudi dan sekutunya, maupun tekanan dari negara Zionis Israel.
Gaddafi tewas secara tragis saat digulingkan. Kini, sebagian rakyat Libya menaruh harapan pada putranya, Saif al-Islam Gaddafi, sebagai sosok yang diyakini mampu mengembalikan kedaulatan dan kesejahteraan Libya.
Semoga harapan rakyat Libya tersebut dapat segera terwujud.
Negara Kaya SDA: Sasaran Penjajahan dan Penjarahan Nekolim
Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara yang kaya sumber daya alam menjadi sasaran penjajahan dan penjarahan oleh kekuatan neokolonialisme. Pengecualian terjadi ketika Libya dipimpin oleh Muammar Gaddafi yang berani melawan Amerika Serikat—saat itu Libya justru sejahtera. Hal serupa juga pernah dialami Suriah di bawah Bashar al-Assad dan Irak di bawah Presiden Saddam Hussein.
Kini, rakyat di ketiga negara tersebut hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera, setelah intervensi asing merusak stabilitas dan kedaulatan negara mereka.
Tidak ada satu pun negara kaya sumber daya alam yang menjalin hubungan “baik-baik saja” dengan negara-negara Nekolim—dengan Amerika Serikat dan Inggris sebagai aktor utama—yang benar-benar dapat berdiri mandiri, sejahtera, dan berdaulat.
Adapun Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan merupakan kasus berbeda. Keempat negara ini minim sumber daya alam, namun merupakan sekutu Amerika Serikat, sehingga posisinya tidak dapat disamakan dengan negara-negara kaya SDA.
Sebagai penutup, dalam konteks politik Indonesia, hanya PDI Perjuangan (dahulu PDI) yang dinilai konsisten tidak takut dan tidak takluk dalam melawan neokolonialisme serta para pengkhianat kepentingan bangsa.

