Penulis: Jufri, Pengamat Sosial Politik 

Satuju.com - “Ijazah punya Hari Mulyono, foto punya Dumatno Budi Utomo, nama ijazah Joko Widodo”

Kalimat ini tidak lahir dari ruang akademik, juga bukan dari putusan pengadilan. Ia lahir dari kekecewaan politik. Dari rasa curiga yang tumbuh karena sebuah dokumen terlalu lama menjadi polemik tak berujung, padahal seharusnya hal itu merupakan hal sederhana jika ada keterbukaan dan kenegarawanan.

Dalam tradisi Muhammadiyah, akal sehat dan moral publik berjalan beriringan. Kekuasaan tidak cukup sah karena menang pemilu, tetapi karena terus-menerus lulus uji etika dan rasionalitas. Ketika pertanyaan publik dijawab dengan kemarahan, pengaburan, atau pembungkaman, maka kecurigaan bukanlah dosa—ia adalah konsekuensi.

Negara Modern, Tapi Mental Feodal

Di negara modern, dokumen bukan sekadar kertas. Ia adalah penanda kejujuran administratif. Namun ketika sebuah dokumen diperlakukan seolah tabu untuk ditanya, bahkan setelah bertahun-tahun menjadi bahan perdebatan, di situlah watak feodal bekerja: penguasa ingin dipercaya, tanpa mau diuji.

Sindiran tentang ijazah, foto, dan nama adalah bahasa rakyat yang kehilangan akses pada klarifikasi yang jernih. Ia bukan bukti hukum, tetapi alarm politik. Alarm bahwa ada jarak antara negara dan warganya, antara penguasa dan akal sehat publik.

Muhammadiyah sejak awal berdiri menolak cara beragama dan bernegara yang anti-akal. KH Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa iman harus berjalan bersama nalar, dan amal harus bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip ini relevan bukan hanya di mimbar dakwah, tetapi juga di pusat kekuasaan.

Etika Kepemimpinan: Amanah, Bukan Kekebalan

Dalam Islam, amanah tidak pernah kebal dari pertanyaan. Semakin tinggi jabatan, semakin besar kewajiban untuk terang dan bersih. Maka ketika satu dokumen administratif terus berlarut menjadi polemik nasional, yang sesungguhnya bisa selesai dengan satu sikap kenegarawanan, pertanyaannya menjadi sangat mendasar:
mengapa tidak disudahi dengan keterbukaan total?

Sikap defensif justru memperpanjang kecurigaan. Kekuasaan yang alergi terhadap transparansi sedang menggerogoti legitimasinya sendiri, pelan tapi pasti.

Muhammadiyah tidak mengajarkan politik kebencian, tetapi juga tidak mendidik umat untuk patuh tanpa nalar. Amar ma’ruf nahi munkar dalam politik berarti berani bertanya, berani mengkritik, dan berani menuntut kejelasan—tanpa harus terjebak dalam fitnah.

Kritik Bukan Permusuhan

Perlu ditegaskan: kritik terhadap kekuasaan bukan serangan terhadap negara. Justru sebaliknya, kritik adalah bentuk kecintaan pada republik agar ia tidak tergelincir ke otoritarianisme halus, ketika simbol demokrasi dipertahankan, tetapi substansinya dikosongkan.

Bahaya terbesar bukan semata pada benar atau salahnya tudingan, melainkan pada normalisasi ketertutupan. Ketika negara memilih diam atau marah, rakyat memilih satire. Ketika dialog dimatikan, sindiran menemukan panggungnya.

Penutup: Jalan Terang Itu Masih Ada

Muhammadiyah selalu berdiri pada posisi moral yang jernih: tidak ikut menyebar fitnah, tetapi juga tidak bersedia menutup mata. Jalan terang selalu tersedia, keterbukaan, klarifikasi tuntas, dan kerendahan hati seorang negarawan di hadapan publik.

Jika kekuasaan ingin kembali dipercaya, ia harus berani diuji.
Jika pemimpin ingin dihormati, ia harus siap dipertanyakan.

Karena dalam negara yang sehat, kepercayaan tidak diminta, ia dibangun. Ini bukan penghakiman, hanya melihat kegelisahan publik yang demikian lama  melihat kelucuan.