Jakarta, Satuju.com — Politisi muda PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, menegaskan posisi partainya sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meski tidak bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PDIP memastikan tetap mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

Hal tersebut disampaikan Aryo Seno dalam konferensi pers, menanggapi berbagai spekulasi terkait sikap politik PDIP pasca Pemilu.

“Sejak pemilu selesai, sikap kami sudah sangat jelas. PDI Perjuangan tidak masuk ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Namun itu tidak berarti kami menutup diri untuk mendukung program-program pemerintah yang baik,” ujar Aryo.

Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan yang pro rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional partai politik. Ia menolak cara berpikir oposisi yang menempatkan seluruh kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang keliru.

“Dalam sistem bernegara, kita diajarkan untuk bersikap konstitusional. Kita tidak mengenal pola pikir oposisi yang menganggap apa pun yang dilakukan pemerintah selalu salah. Itu justru bentuk cara berpikir yang sempit,” tegasnya.

Aryo menjelaskan, PDIP memilih menempatkan diri sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah. Dalam posisi tersebut, partai berlambang banteng moncong putih itu akan bersikap mendukung pada momentum-momentum penting yang sejalan dengan visi dan nilai ideologis yang berpihak kepada rakyat.

“Kalau ditarik garisnya, bagi kami tidak ada oposisi. Yang ada adalah partai penyeimbang. Kami akan menjadi antitesis jika diperlukan, tetapi juga akan mendukung visi presiden yang memiliki napas ideologi pro rakyat,” katanya.

Sebagai contoh konkret, Aryo menyinggung keterlibatan kader dan struktur PDIP dalam upaya penanggulangan bencana dan pemulihan wilayah Sumatera. Menurutnya, dalam situasi darurat kemanusiaan, seluruh elemen bangsa harus bergerak bersama tanpa sekat politik.

“Ketika terjadi bencana dan pemulihan Sumatera menjadi agenda penting, semua bergerak. Kami ikut membantu, karena itu adalah kepentingan rakyat,” ujarnya.

Di sisi lain, Aryo juga menegaskan sikap kritis PDIP terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ia menilai gagasan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

“Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Kita sudah hidup dalam kondisi yang sulit, lalu hak memilih justru ingin diambil. Itu sulit dipahami secara logika,” tegas Aryo.

Ia menambahkan, PDIP akan konsisten menjaga prinsip demokrasi dan konstitusi, sembari tetap membuka ruang dialog dan kerja sama dengan pemerintah demi kepentingan nasional.