Oleh: Lhynaa Marlinaa

​Satuju.com — Di balik podium dengan gestur tangan yang khas, Prabowo Subianto sering kali mengulang sebuah kalimat yang terdengar seperti mantra: "Bangsa ini kaya, tapi rakyatnya masih banyak yang miskin!"

​Bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin terdengar sebagai retorika politik klasik. Namun, jika ditarik benang merahnya selama lebih dari satu dekade, pernyataan tersebut adalah fondasi ideologis yang mendasari arah ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinannya. Ini bukan sekadar keluhan, melainkan sebuah diagnosis terhadap penyakit kronis ekonomi yang dikenal sebagai The Paradox of Plenty atau Paradoks Kelimpahan.

​Melawan Kutukan Sumber Daya

​Indonesia duduk di atas harta karun geologis. Nikel, batu bara, sawit, hingga emas melimpah ruah. Namun, data menunjukkan sebuah anomali. Di wilayah-wilayah yang tanahnya paling banyak dikeruk, kantong-kantong kemiskinan justru sering ditemukan.

​Inilah "Paradoks Kekayaan" yang menjadi premis mayor Prabowo. Logikanya sederhana namun menohok: Kesalahan bukan pada tanah yang kita pijak, melainkan pada bagaimana kekayaan itu dikelola. Dalam kacamata ekonomi politik, ini adalah kritik terhadap mismanajemen dan distribusi yang timpang. Prabowo tidak sedang menyalahkan alam, ia sedang menunjuk hidung sistem.

​Mitos "Menetes ke Bawah" dan Teori Kebocoran

​Analisis editorial menunjukkan bahwa retorika ini berakar pada penolakan terhadap teori trickle-down effect (kekayaan akan menetes ke bawah). Sebaliknya, Prabowo sering menggunakan terminologi "Kebocoran" (leakage).

​Logika yang dibangun adalah: Kekayaan alam dieksploitasi, namun nilai tambahnya (value added) terbang ke luar negeri (capital flight) atau mengendap di segelintir elit oligarki. Akibatnya, pipa kemakmuran itu bocor sebelum sampai ke rakyat jelata.

​Hal ini memvalidasi perasaan "ketidakadilan" yang dirasakan oleh vulnerable group—kelompok masyarakat yang secara statistik mungkin tidak masuk kategori "miskin BPS" (di bawah 9%), namun dompetnya kempis dihantam biaya hidup. Mereka adalah kelompok yang merasa, "Negara untung ribuan triliun, tapi kenapa hidup saya begini-begini saja?"

​Nasionalisme Ekonomi dan Jalan Hilirisasi

​Untuk menjawab paradoks tersebut, solusi yang ditawarkan bukanlah bantuan sosial semata, melainkan perombakan struktur melalui Ekonomi Nasionalisme.

​Di sinilah kebijakan Hilirisasi menemukan pijakan moralnya. Narasi yang dibangun Prabowo sangat jelas: "Kita miskin karena kita jual tanah air (bahan mentah). Jika kita olah sendiri, kita berdaulat."

​Hilirisasi bukan lagi sekadar strategi industri, melainkan diterjemahkan sebagai upaya menghentikan "kebocoran" tadi. Dengan memaksa industri pengolahan berada di dalam negeri, negara berupaya merebut kembali nilai tambah yang selama puluhan tahun dinikmati bangsa asing.

​Antara Statistik dan Realitas Dompet

​Pada akhirnya, narasi "Paradoks Kekayaan" ini berhasil karena ia tidak berbicara dengan bahasa statistik yang dingin, melainkan dengan bahasa perut dan dompet.

​Tantangan terbesarnya kini adalah pembuktian. Apakah diagnosa "kebocoran" dan obat "hilirisasi" ini mampu benar-benar menghapus kecemasan rakyat di tengah ladang emas mereka? Ataukah paradoks ini akan tetap menjadi misteri ekonomi yang tak terpecahkan? Waktu dan data yang akan menjawabnya.