Jakarta, Satuju.com - Di balik narasi heroik proklamasi kemerdekaan Indonesia, tersimpan lembaran sejarah yang jarang dibaca lantang: kisah para Sultan dan Raja yang menyerahkan kedaulatan mutlak demi mimpi bernama "Indonesia", namun berakhir dengan perasaan ditinggalkan.

​Sejarah mencatat, Republik Indonesia tidak berdiri di ruang hampa. Ia dibangun di atas pondasi kerajaan-kerajaan otonom yang sukarela meleburkan diri. Namun, lebih dari tujuh dekade berselang, muncul gugatan sunyi dari daerah: Apakah integrasi ini membawa kemakmuran, atau sekadar perpindahan pusat kolonialisme dari Den Haag ke Jakarta?

​Berikut adalah rekam jejak "pengorbanan" wilayah-wilayah bekas kesultanan yang kini menuntut keadilan sejarah.

​1. Aceh: Antara Mekkah, Darah, dan Gas Bumi

​Aceh memegang saham besar dalam pendirian Republik. Melalui tokoh seperti Daud Beureueh, rakyat Aceh menyumbang harta—termasuk pesawat Seulawah—untuk modal awal negara.

​Namun, "Janji Soekarno" tahun 1948 mengenai hak mengatur syariat dan otonomi luas dinilai diingkari ketika Aceh justru dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada 1950. Kekecewaan ini memicu pemberontakan DI/TII. Luka semakin menganga di era Orde Baru ketika ladang gas Arun dieksploitasi habis-habisan oleh Jakarta, sementara rakyat di sekitarnya hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini menjadi bensin utama bagi lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menjadikan Aceh ladang konflik berkepanjangan sebelum akhirnya berdamai pasca-tsunami.

​2. Riau dan Siak: Kedermawanan yang Dibalas Ketimpangan

​Sultan Syarif Kasim II dari Siak Sri Indrapura adalah contoh integrasi tanpa syarat. Ia menyerahkan mahkota dan harta senilai 13 juta gulden (setara triliunan rupiah saat ini) kepada Soekarno.

​Ironisnya, Riau yang di kemudian hari menjadi lumbung minyak nasional (melalui Blok Rokan/Caltex), sempat menjadi salah satu daerah dengan infrastruktur terburuk di Sumatera. Narasi "Riau Kaya Minyak, Rakyat Makan Tanah" memicu dukungan daerah ini terhadap PRRI pada 1958 dan tuntutan Riau Merdeka di awal reformasi. Ketimpangan pusat-daerah di sini bukan sekadar statistik, melainkan pengkhianatan terhadap mandat Sultan.

​3. Maluku: Rempah yang Terlupakan

​Ternate dan Tidore adalah raksasa maritim yang telah mengusir penjajah jauh sebelum Indonesia ada. Sultan Ternate, Muhammad Jabir Syah, memilih bergabung dengan RI di saat genting ketika Belanda mencoba memecah belah lewat Negara Indonesia Timur (NIT).

​Namun, Maluku merasakan pahitnya sentralisme. Sebagai penghasil rempah dan kekayaan laut, Maluku kerap merasa diperlakukan sebagai "halaman belakang". Tragedi RMS di Ambon dan konflik sektarian 1999-2002 seringkali dilihat bukan hanya sebagai konflik horizontal, melainkan kegagalan negara dalam membangun kesejahteraan yang adil, memicu memori kolektif tentang "penjajahan ulang" oleh birokrasi Jawa.

​4. Kesultanan Deli dan Pantai Timur Sumatera: Tragedi Revolusi Sosial

​Bagi Kesultanan Deli (Sumatera Utara), integrasi memiliki sisi kelam tersendiri. Di awal kemerdekaan, terjadi "Revolusi Sosial 1946" di mana banyak kaum bangsawan Melayu dibunuh dan asetnya dirampas karena stigma pro-Belanda.

​Pasca-kemerdekaan, tanah-tanah ulayat dan perkebunan tembakau yang dulu menjadi primadona dunia diambil alih oleh negara (PTPN) tanpa kompensasi memadai bagi ahli waris adat maupun masyarakat lokal. Deli kehilangan kedaulatan politik dan ekonominya secara drastis.

​5. Kalimantan dan Sulawesi: Sumber Daya yang Disedot Keluar

​Pola serupa terjadi di Kutai Kartanegara, Pontianak, hingga Gowa (Sulawesi Selatan). Bergabungnya para raja lokal seringkali diikuti dengan masuknya korporasi besar (tambang dan sawit) yang izinnya diterbitkan dari Jakarta. Sementara elit lokal tradisional dipinggirkan dari struktur kekuasaan modern, kekayaan alam mereka mengalir deras ke Pulau Jawa untuk membiayai pembangunan infrastruktur pusat.

​Refleksi: Sebuah Bom Waktu?

​Sejarawan dan pengamat politik menilai bahwa otonomi daerah yang diberlakukan pasca-1998 adalah upaya "menjahit kembali" luka-luka ini. Namun, faktanya disparitas ekonomi antara Jawa dan Luar Jawa masih nyata.

​Kisah para kesultanan ini adalah pengingat keras: Persatuan Indonesia tidak bisa dijaga hanya dengan slogan "NKRI Harga Mati", tetapi harus dirawat dengan distribusi keadilan yang merata. Tanpa itu, sejarah penggabungan sukarela ini akan terus dikenang sebagai sebuah "jebakan" integrasi.

Lhynaa Marlinaa