Penulis: Jufri, Pegiat sosial politik dan dakwah kebangsaan 

Satuju.com - Ungkapan Prabowo Subianto tentang ongkos politik,yang disampaikan jauh sebelum ia menjadi Presiden, bukanlah glorifikasi uang dalam demokrasi. Ia justru lahir sebagai peringatan keras tentang realitas sistem politik elektoral yang semakin mahal dan eksklusif. Di balik kalimat yang terdengar lugas, bahkan kasar, tersimpan kegelisahan mendalam: bahwa demokrasi berbiaya tinggi berpotensi menutup jalan bagi anak bangsa yang cakap, jujur, dan berintegritas, tetapi tak memiliki modal politik.

Prabowo tidak bertanya soal ijazah atau prestasi bukan karena meremehkan keduanya, melainkan karena ia sedang menunjuk masalah yang lebih struktural. Dalam praktik politik elektoral, sering kali uang menjadi pintu masuk utama, sementara kapasitas, rekam jejak, dan integritas justru datang belakangan—bahkan kerap tak dianggap sama sekali. Demokrasi pun berubah dari arena adu gagasan menjadi arena adu sumber daya.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Kita menyaksikan di berbagai daerah, munculnya pejabat publik yang tampak gagap memimpin, miskin visi, dan tak siap mengelola kompleksitas pemerintahan. Sebagian dari mereka bukan lahir dari proses kaderisasi yang matang, melainkan dari jalur koneksi, kekuatan finansial, dan keistimewaan yang diberikan sistem. Akibatnya, jabatan menjadi tujuan, bukan amanah; kekuasaan menjadi simbol, bukan tanggung jawab.

Dalam situasi seperti ini, yang paling dirugikan adalah anak bangsa dengan kapasitas dan niat baik, tetapi tanpa ongkos politik. Mereka tersingkir bahkan sebelum berkompetisi. Demokrasi yang seharusnya membuka kesempatan justru berubah menjadi mekanisme penyaringan yang elitis dan tertutup.

Ironisnya, Pilpres 2024 justru mempertegas kekhawatiran lama itu. Proses pemilihan pemimpin, terutama dalam penetapan Calon Wakil Presiden, oleh sebagian besar publik dipersepsikan bukan sebagai puncak etika kenegaraan, melainkan sebagai legitimasi politik akses dan keistimewaan. Persoalannya bukan semata siapa yang dipilih, melainkan bagaimana proses itu berlangsung dan preseden apa yang ditinggalkannya.

Di sinilah paradoks itu terasa getir. Pernyataan Prabowo yang dahulu bernada kritik terhadap sistem, kini dibaca banyak orang sebagai nubuat yang menjadi kenyataan, bahkan seolah dibenarkan oleh praktik politik yang terjadi. Kritik terhadap demokrasi berbiaya mahal justru bertemu dengan realitas kekuasaan yang makin menegaskan mahalnya ongkos tersebut.

Padahal demokrasi yang sehat tidak cukup hanya sah secara prosedural. Ia harus adil secara substantif. Demokrasi sejati menuntut kesetaraan akses, penghormatan pada kapasitas, serta komitmen pada etika dan kepantasan. Tanpa itu, demokrasi hanya akan memproduksi pemimpin yang kuat secara formal, tetapi rapuh secara moral dan intelektual.

Refleksi ini penting bukan untuk menghakimi masa lalu atau menuding individu, melainkan untuk menilai arah perjalanan sistem politik kita. Jika uang dan kuasa terus menjadi tiket utama kepemimpinan, maka yang terpinggirkan bukan hanya individu-individu terbaik bangsa, melainkan juga harapan kolektif kita akan negara yang adil, beradab, dan bermartabat.

Di titik inilah kritik menemukan maknanya yang paling luhur. Ia bukan ekspresi kebencian, melainkan ikhtiar menyelamatkan masa depan republik. Agar kepemimpinan kembali menjadi ruang pengabdian, bukan sekadar hasil dari ongkos yang paling sanggup dibayar.

Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni