Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com – Dalam diskursus ekonomi makro, terdapat satu dalil yang tak terbantahkan: sebuah negara tidak bisa memakan uangnya sendiri. Kekayaan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa banyak mata uang yang dicetak atau dibagikan, melainkan dari kapasitas produksinya—berapa banyak beras yang dipanen, barang yang dibuat, dan jasa yang dihasilkan.

Prinsip dasar ini menjadi sorotan tajam di tengah bergulirnya program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG). Di balik tujuan mulia perbaikan gizi, tersimpan risiko ekonomi klasik yang mematikan jika salah kelola: inflasi akibat ilusi kekayaan.

Uang Bukanlah Kekayaan

Salah kaprah terbesar publik adalah menganggap uang sebagai komoditas kekayaan. Secara fundamental, uang hanyalah surat klaim atas barang dan jasa. Nilainya sangat bergantung pada trust (kepercayaan) dan ketersediaan barang di pasar.

Bayangkan sebuah simulasi ekonomi tertutup (ceteris paribus). Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat digandakan melalui subsidi atau bantuan tunai (fiskal ekspansif), namun sektor produksi—sawah, pabrik, peternakan—tidak mengalami peningkatan output, maka yang terjadi bukanlah peningkatan kesejahteraan, melainkan devaluasi nilai uang.

Dalam bahasa sederhana: jika semua orang tiba-tiba memiliki uang dua kali lipat, namun jumlah beras di pasar tetap sama, maka harga beras akan naik dua kali lipat. Daya beli riil masyarakat tidak bergerak satu inci pun.

Fenomena "Perut Kenyang Tanpa Produktivitas"

Kritik utama terhadap intervensi negara yang bersifat konsumtif—seperti memberikan makan tanpa memicu kerja—adalah risiko terjadinya Demand-Pull Inflation (inflasi tarikan permintaan).

Ketika negara menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk program MBG, likuiditas di pasar akan membanjir. Permintaan terhadap bahan pangan (telur, susu, daging, beras) akan melonjak drastis. Jika lonjakan permintaan ini berhadapan dengan kurva penawaran (suplai) yang stagnan karena produktivitas petani dan peternak yang rendah, hasilnya adalah malapetaka harga.

Ini menciptakan paradoks "Perut Kenyang Tanpa Produktivitas". Masyarakat mungkin merasa kenyang sesaat karena subsidi, namun inflasi pangan akan menggerus nilai tabungan dan pendapatan mereka di sektor lain. Biaya hidup meroket bukan karena ekonomi tumbuh, tapi karena nilai uang yang merosot.

MBG: Antara Stimulus atau Beban Fiskal?

Apakah Program MBG lantas menjadi kebijakan yang keliru? Jawabannya bergantung sepenuhnya pada eksekusi rantai pasok (supply chain). Program ini berdiri di atas dua skenario masa depan yang bertolak belakang:

Skenario Pesimistis: Jebakan Impor

Jika pemerintah mengambil jalan pintas dengan mengimpor bahan baku (susu, daging) demi memenuhi kuota MBG, maka program ini akan menjadi beban ganda. Pertama, devisa negara terkuras keluar (capital flight), memperlemah nilai tukar Rupiah. Kedua, petani lokal hanya menjadi penonton, yang berarti tidak ada pertumbuhan produktivitas domestik. Ini adalah definisi "membakar uang" dalam arti harfiah ekonomi.

Skenario Optimistis: Efek Pengganda (Multiplier Effect)

Sebaliknya, MBG bisa menjadi katalisator ekonomi jika diposisikan sebagai investasi, bukan sekadar pengeluaran sosial. Syarat mutlaknya adalah hilirisasi pangan.

Dana triliunan rupiah tersebut wajib diserap oleh petani, peternak, dan UMKM lokal. Lonjakan permintaan dari pemerintah harus direspons dengan modernisasi pertanian dan peningkatan kapasitas produksi. Jika suplai barang (stok pangan) bisa naik seimbang dengan suplai uang yang digelontorkan, maka harga akan tetap stabil.

Dalam skenario ini, "perut kenyang" berkorelasi dengan "tangan yang sibuk". Petani sibuk menanam karena ada pembeli pasti (negara), dan uang berputar di desa, menciptakan lapangan kerja baru.

Kesimpulan: Produktivitas adalah Kunci

Memberi makan rakyat adalah kewajiban moral konstitusional. Namun, hukum ekonomi tidak mengenal moralitas; ia hanya mengenal keseimbangan supply dan demand.

Tanpa disertai peningkatan produktivitas pangan nasional yang radikal, program Makan Bergizi Gratis berisiko hanya memindahkan uang dari kas negara menjadi inflasi di pasar. Solusi sejati bukanlah sekadar membagikan makanan, melainkan memastikan bahwa setiap piring yang disajikan adalah hasil dari keringat petani lokal yang diberdayakan, bukan hasil utang atau impor.

Hanya dengan cara itulah, "kenyang" tidak menjadi ilusi, dan uang rakyat tetap memiliki harganya.