Penulis: Jufri , Pegiat sosial politik dan Dakwah kebangsaan

Satuju.com - Kelahiran Partai Gerakan Rakyat (PGR) langsung menarik perhatian publik, bukan semata karena partai itu baru, melainkan karena satu nama yang sejak awal dilekatkan padanya: Anies Baswedan. Bahkan sebelum partai ini benar-benar diuji sebagai peserta Pemilu, Anies sudah diumumkan sebagai calon presidennya. Sebuah langkah yang berani, sekaligus mengundang pertanyaan mendasar: apakah ini strategi institusional, atau politik figur yang dipercepat?

Dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia, partai baru memang kerap lahir dari figur. Namun sejarah juga menunjukkan, tidak semua figur berhasil mengubah popularitas menjadi kekuatan institusi. Di sinilah ujian sesungguhnya Partai Gerakan Rakyat dimulai.

Ketua Umum PGR, Sahrin Hamid, secara terbuka mengakui bahwa mendirikan dan meloloskan partai sebagai peserta Pemilu di Indonesia adalah pekerjaan yang sangat berat—bahkan bisa disebut salah satu yang tersulit di dunia. Syarat kepengurusan berlapis dari pusat hingga kecamatan, keterwakilan perempuan, kantor tetap, dan verifikasi faktual yang ketat, menuntut kerja organisasi yang serius, bukan sekadar semangat sesaat.

Karena itu, penegasan bahwa “Partai Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan dan Anies Baswedan adalah Partai Gerakan Rakyat” sesungguhnya mengandung dua sisi. Di satu sisi, ia menjadi sumber energi politik untuk menggerakkan kader dan simpatisan. Namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa partai ini sejak awal diletakkan sangat dekat dengan figur, bahkan nyaris menyatu dengannya.

Menariknya, Anies Baswedan sendiri tidak tampil sebagai ketua umum, ketua dewan pembina, atau pemimpin formal partai. Ia hanya ditempatkan sebagai anggota kehormatan. Secara formal, ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak institusional. Namun secara politik, publik paham bahwa roh partai ini tetap bertumpu pada Anies. Bisa jadi ini adalah strategi menjaga “kartu cadangan”, jika partai gagal melangkah ke tahap berikutnya.

Berbeda dengan Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono yang mendirikan partai sekaligus memimpinnya secara langsung—Gerindra dan Demokrat—Anies memilih posisi yang lebih tidak formal. Prabowo dan SBY menjadikan partai sebagai kendaraan utama dan mengonsolidasikan kepemimpinan di dalamnya. Hasilnya, partai mereka tumbuh sebagai institusi elektoral yang relatif stabil.

Namun sejarah juga mencatat contoh lain. Wiranto mendirikan Partai Hanura dan memimpinnya sendiri, tetapi nasib politiknya berbeda. Hanura tidak pernah benar-benar tumbuh menjadi kekuatan utama, dan Wiranto akhirnya justru mencapai puncak kekuasaan bukan lewat partainya sendiri. Ini menunjukkan bahwa memimpin partai tidak otomatis menjamin keberhasilan elektoral, apalagi jika institusionalisasi partai lemah.

Berbeda pula dengan Surya Paloh. Ia mendirikan NasDem dengan pendekatan yang relatif lebih sistemik. Meskipun NasDem juga lahir dari figur kuat, Surya Paloh sejak awal menempatkan partai sebagai mesin politik yang disiplin, terstruktur, dan agresif membangun jaringan nasional. NasDem tidak sekadar hidup dari figur, tetapi dari konsistensi organisasi dan keberanian mengambil posisi politik.

Dalam konteks ini, Anies Baswedan tidak tepat dibandingkan dengan PKS, yang lahir dari gerakan kader ideologis panjang dan kuat secara struktur. Perbandingan yang sedikit lebih relevan justru adalah Amien Rais ketika mendirikan PAN. Amien Rais adalah figur intelektual dengan daya magnet moral dan simbol reformasi, tetapi PAN sejak awal dihadapkan pada dilema yang sama: antara menjadi partai institusional atau sekadar rumah singgah figur.

PAN bisa bertahan karena akhirnya berkembang melampaui figur pendirinya, meski harus melalui fase pasang surut yang panjang. Dari sana, satu pelajaran penting bisa dipetik: partai yang tidak segera melepaskan diri dari bayang-bayang pendiri, akan sulit tumbuh dewasa.

Di titik inilah Partai Gerakan Rakyat sedang diuji. Pengumuman pencapresan Anies yang terlalu dini bisa menjadi energi, tetapi juga bisa menjadi beban. Hampir tak ada partai lain yang akan dengan mudah mengusung Anies jika itu berarti ikut membesarkan partai baru pesaing mereka. Dan jika PGR gagal lolos sebagai peserta Pemilu, posisi Anies pun menjadi serba canggung—antara tetap maju lewat partai lain atau menanggung beban moral kegagalan partai yang sejak awal dilekatkan padanya.

Seharusnya, partai dibangun lebih dulu sebagai institusi yang bekerja, bukan sekadar wadah pencalonan. Partai yang matang akan melahirkan kandidat secara alami, bukan sebaliknya. Ketika isi lebih dulu dipaksa masuk sebelum wadahnya kokoh, risiko runtuh menjadi sangat besar.

Sejarah politik Indonesia berulang kali mengingatkan: figur bisa melahirkan partai, tetapi hanya institusi yang bisa membuatnya bertahan. Partai Gerakan Rakyat kini berada pada fase paling menentukan—fase sunyi, penuh kerja teknis, dan minim sorotan. Di fase inilah partai diuji, bukan oleh elektabilitas tokoh, melainkan oleh kedisiplinan organisasi.

Anies Baswedan telah memberi modal awal berupa kepercayaan publik. Namun modal moral tidak otomatis berubah menjadi modal institusional. Demokrasi tidak membutuhkan partai yang sekadar ikut Pemilu, melainkan partai yang sanggup menjadi sekolah politik, bukan sekadar panggung figur.

Jika Partai Gerakan Rakyat berhasil melewati ujian ini, ia akan tumbuh melampaui momentum sesaat. Jika gagal, ia hanya akan menjadi catatan dalam daftar panjang partai-partai yang lahir dari harapan, tetapi gugur oleh kelemahan organisasi.

Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat dengan jujur: bukan seberapa besar nama pendirinya, melainkan seberapa kokoh partainya berdiri tanpa dia.

Silaturahmi Kolaborasi sinergi Harmoni