Oleh: ​Lhynaa Marlinaa

Satuju.com – Pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan lebih memilih "menjadi petani" daripada melihat Polri diletakkan di bawah kementerian, tentu terdengar heroik. Itu adalah simbol kecintaan pada independensi institusi.

​Namun, di telinga publik yang ingatan kolektifnya belum pulih dari rentetan badai skandal, pernyataan itu menyisakan tanda tanya besar.

​Publik bertanya: Apa yang sebenarnya sedang dipertahankan mati-matian? Kemandirian untuk melayani rakyat, atau kenyamanan status quo yang minim pengawasan?

​Menolak Lupa pada Sejarah Kelam

​Sejarah mencatat, era ini adalah masa ujian terberat bagi Korps Bhayangkara. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kepercayaan publik sempat terjun bebas.

​Masih segar dalam ingatan kasus Ferdy Sambo, seorang jenderal bintang dua yang seharusnya menjadi benteng moral (Kadiv Propam), justru menjadi pelanggar hukum terberat. Belum lagi kasus Irjen Teddy Minahasa, ironi di mana penegak hukum justru terjerat lingkaran narkoba.

​Dua kasus besar ini adalah fakta hukum, bukan fitnah. Ini membuktikan bahwa independensi yang terlalu luas tanpa pengawasan ketat, rentan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang merasa dirinya "Raja Kecil".

​Fenomena "No Viral, No Justice"

​Di lapangan, rakyat masih merasakan betapa sulitnya mencari keadilan lewat jalur normal. Lahirnya tagar "No Viral, No Justice" adalah kritik sosial paling jujur.

​Rakyat merasa laporan mereka baru diproses cepat jika sudah ramai di media sosial. Ini menandakan ada sumbatan di birokrasi. Slogan "Presisi" yang gagah di baliho, seringkali belum terasa presisi di hati rakyat kecil yang menjadi korban pungli atau arogansi jalanan.

​Evaluasi Sistem, Bukan Sekadar Retorika

​Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian (seperti Kemendagri atau Kemenkumham) sebaiknya jangan buru-buru ditanggapi dengan resistensi "siap pensiun". Wacana itu muncul bukan untuk memperlambat gerak polisi, melainkan sebagai upaya publik mencari format Checks and Balances (pengawasan berimbang) yang lebih baik.

​Masyarakat sebenarnya tidak butuh retorika "siap jadi petani". Masyarakat hanya butuh polisi yang sederhana:

​Yang laporannya tidak dipersulit.

​Yang tidak tebang pilih.

​Yang berani menindak bekingan tambang/judi ilegal tanpa pandang bulu.

​Jika Polri bisa membuktikan diri bersih dan profesional tanpa harus di bawah kementerian, rakyat pasti dukung 1000%. Tapi jika "independensi" hanya menjadi tameng bagi oknum untuk berbuat semaunya, maka reformasi struktural adalah keniscayaan.

​Semoga ini menjadi renungan bersama. Kami rindu polisi yang benar-benar pengayom, bukan yang minta dilayani.