Oleh: Lhynaa Marlinaa

​Satuju.com - Senin sore, 26 Januari 2026. Palu diketok, berita naik, dan Thomas Djiwandono resmi terpilih jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

​Kaget? Rasanya nggak ada satu pun rakyat Indonesia yang benar-benar terkejut. Dan itulah bagian paling menyedihkannya.

​Kita sampai di titik di mana kalimat "Negara penuh kemunafikan, banyak proses pura-pura" tidak lagi terdengar kasar, tapi terdengar jujur. Ini mewakili kelelahan kolektif kita: Bahwa meritokrasi sedang sekarat.

​Drama "Uji Kelayakan" yang Sudah Tahu Ending-nya

​Kita disuguhi tontonan bernama "Fit and Proper Test". Ada panelis, ada pertanyaan, ada jawaban teknis. Tapi di balik meja parlemen, publik mencium aroma skenario yang sudah tertulis rapi.

​Proses seleksi hanyalah ritual administratif. Sekadar menggugurkan kewajiban undang-undang agar terlihat demokratis, padahal relnya sudah dipasang lurus menuju satu nama. Ini bukan soal kompetensi—beliau mungkin punya kapasitas—tapi soal etika dan persepsi independensi.

​Bahaya Saat Politik Masuk Ruang Moneter

​Bank Indonesia adalah "halaman belakang" ekonomi yang harusnya steril dari politik praktis. Ia penjaga gawang nilai tukar. Tapi ketika figur yang lekat dengan warna partai dan lingkar kekuasaan inti masuk ke sana, batas antara kebijakan teknokratis dan kepentingan politis menjadi kabur.

​Pertanyaan ngeri pun muncul: Apakah suku bunga nanti diatur demi menahan inflasi, atau demi memuluskan program populis penguasa?

​Lelahnya Menjadi Penonton

​Kita dipaksa menjadi penonton dari sandiwara mahal. Kita diminta percaya pada proses, padahal mata kita melihat "karpet merah" digelar terang-terangan.

​Terpilihnya beliau mungkin kemenangan politik bagi segelintir elite. Tapi bagi kepercayaan pasar dan publik, ini adalah satu lagi paku pada peti mati integritas lembaga negara.

​Selamat bertugas, Pak.

Satu doa kami: Semoga jabatan ini benar-benar digunakan untuk menjaga Rupiah, bukan sekadar menjaga "Keluarga".