Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com — Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat biasanya dipenuhi dengan bahasa hukum yang kaku dan prosedural. Namun, Selasa siang ini, atmosfer itu pecah. Basuki Tjahaja Purnama, sosok yang akrab disapa Ahok, duduk di kursi saksi bukan sekadar untuk memberi keterangan, melainkan untuk menumpahkan frustrasi yang telah lama ia pendam di balik dinding tebal BUMN.

Mengenakan batik bernuansa biru, mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Namun, sorotan kamera tidak tertuju pada angka-angka kerugian, melainkan pada telunjuk Ahok yang mengarah ke pusaran kekuasaan tertinggi.

Ledakan di Kursi Saksi

"Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke jaksa? Periksa sekalian BUMN, periksa Presiden bila perlu!"
Kalimat itu meluncur deras, memotong keheningan ruang sidang. Ahok tidak sedang berbisik. Ia menantang nyali penegak hukum.

Pernyataan eksplosif ini bukan tanpa sebab. Ahok menyoroti sebuah anomali besar dalam tubuh Pertamina yang ia saksikan sendiri saat menjabat: fenomena di mana direksi yang berintegritas justru "dibuang", sementara sistem yang merugikan terus dipelihara.

Dalam kesaksiannya, Ahok secara spesifik menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak berhenti pada pelaksana di lapangan, tetapi berani menanyakan alasan di balik keputusan strategis para pemegang kuasa saat itu: Mengapa orang-orang terbaik dicopot?

Membela "Orang Baik" yang Terbuang

Di balik nada tingginya, tersimpan pembelaan Ahok terhadap rekan-rekannya. Ia menyebut nama Joko Priyono (mantan Dirut PT Kilang Pertamina Internasional) dan Mas'ud Khamid (mantan Dirut PT Pertamina Patra Niaga).

Menurut Ahok, mereka adalah figur direksi yang "lurus". Mereka menolak menandatangani pengadaan yang tidak masuk akal, menolak kompromi yang merugikan perusahaan. Namun ironisnya, penolakan itu justru menjadi tiket keluar mereka dari kursi jabatan.

"Kenapa orang terbaik dicopot?" gugat Ahok di hadapan majelis hakim.
Bagi Ahok, pencopotan direksi yang bersih adalah indikasi paling nyata adanya kekuatan besar yang ingin melanggengkan praktik kotor. Ia merasa tidak masuk akal jika direksi diganti tanpa alasan kinerja yang jelas, tepat di saat mereka sedang berupaya membenahi tata kelola.

Bola Panas di Tangan Jaksa

Kesaksian Ahok hari ini mengubah peta persidangan. Kasus impor BBM dan penjualan solar nonsubsidi ini tidak lagi sekadar soal mark-up harga atau kesalahan administrasi. Ahok telah membingkainya menjadi pertarungan antara integritas melawan intervensi kekuasaan.

Ia tidak menuduh Jokowi atau Erick Thohir menerima uang. Ia menuntut pertanggungjawaban manajerial dan politis: Apakah pembiaran itu terjadi secara sistematis? Apakah pencopotan direksi bersih adalah bagian dari skenario untuk melicinkan jalan bagi para mafia migas?

"Saya mau penegak hukum tahu, ini bukan cuma soal siapa yang tanda tangan, tapi siapa yang menyuruh dan siapa yang membiarkan," ujar Ahok, menyiratkan bahwa "ikan busuk dimulai dari kepalanya."

Menanti Nyali Kejaksaan

Sidang hari ini ditutup dengan gema suara Ahok yang masih tertinggal di benak pengunjung sidang.
Tantangan telah dilemparkan secara terbuka. Ahok telah membuka kotak pandora yang selama ini tertutup rapat oleh protokoler birokrasi. Kini, publik menanti: apakah Kejaksaan Agung memiliki keberanian untuk menyambut tantangan Ahok dan menelusuri lorong gelap keputusan BUMN hingga ke pintu gerbang Istana dan Kementerian, ataukah teriakan Ahok hari ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia?

Satu hal yang pasti, Ahok tetaplah Ahok. Ia tidak akan diam meski harus melawan arus—bahkan jika arus itu berhulu di puncak kekuasaan.