Bengkalis, Satuju.com - Sejumlah fasilitas prioritas milik negara yang terletak di desa Muntai dan Muntai Barat kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis Riau terancam jatuh kelaut akibat abrasi pantai yang cukup parah setiap waktu.

Negara-negara yang dimaksud yaitu dua buah menara Navigasi penanda kapal atau pulau dan batu penanda titik nol wilayah pulau terluar indonesia sebagaimana tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 tentang Pulau-pulau kecil terluar yg tertera pada halaman 12 urutan nomor 102 dalam Kepres tersebut. Adapun letak batu menanda titik nol pulau terluar yang ditentukan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatas RI Di bawah Kementerian Dalam Negeri itu betul2 tepat di Desa Muntai yang ketegori abrasinya cukup parah atau masuk pada lepel nomor satu, namun sangat sayangkan sikap BWS3 tidak memperhatikan itu semua. Bahkan sangking parahnya tingkat abrasi yang terjadi di dua desa tersebut, sampai2 pada tanggal 28 September 2021 Presiden RI (Jokowi) sempat meninjau ke dua desa tentang.

Sementara, Terkait Pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau Tahap II yang akan dianggarkan pada tahun 2022 mendatang oleh Balai Wilayah Sumatera III Kementerian PUPR Pekanbaru Riau (BWS III PUPR Riau) yang viral di media massa sangat disayangkan oleh kalangan masyarakat Desa Muntai dan Muntai Barat Kabupaten Bengkalis.

Karena kedua desa tersebut yang mengalami dampak parah akibat abrasi tidak diprioritaskan oleh BWS III PUPR Riau. Hal ini terlihat dari daftar paket pekerjaan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau tahap II yang dianggarkan pada tahun 2022 mendatang, desa Muntai dan desa Muntai Barat tidak masuk dalam daftar tersebut.

Salah seorang masyarakat dari kedua desa yang prihatin terhadap ancaman abrasi pada garis pantai di Desa Muntai dan Muntai Barat tersebut kecewa terhadap pernyataan pihak BWS III PUPR Riau yang beralasan tidak mendukungnya Desa Muntai Dan Muntai Barat didalam pekerjaan pembangunan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau tahap II yang dianggarkan pada tahun 2022 mendatang karena dana bantuan pusat untuk abrasi tersebut sangat terbatas.

Kepada awak media, H. Emi mengatakan Kalau memang dana bantuan pusat untuk abrasi tersebut sangat terbatas untuk membangun batu beronjong di kabupaten Bengkalis, seharusnya memprioritaskan daerah yang pembangunan parah akibat abrasi garis pantai, menulis Kamis (23/12/21)

Ia bertanya kepada BWS III PUPR Riau apa alasan BWS III PUPR Riau tidak memasukkan Desa Muntai dan Gunung Barat didalm pembangunan pengaman pantai pulau terluar Provinsi Riau Tahap II yang dianggarkan pada tahun 2022, dan standar prioritas apa yang dipakai oleh BWS III PUPR Riau itu?

“Paket paket pengerjaan dipending untuk tahun berikutnya (tahun 2023-red) tapi yang harus menjadi prioritas yang tingkat kerusakannya parah mengapa diabaikan? justru yang tidak menjadi prioritas malah di utamakan?

Seharusnya Sambung H. Emi, “Desa Muntai dan Muntai Barat yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo yang telah menyaksikan langsung kondisi garis pantai di Desa Muntai dan Muntai Barat yang diprioritaskan oleh BWS III PUPR Riau, malah tidak dirioritaskan oleh BWS III PUPR Riau” . Pungkasnya dengan nada kesal.

“Selama ini kami sudah sangat sabar menyaksikan ancaman abrasi disepanjang garis pantai di Desa Muntai dan Muntai Barat yang semakin mengkwatirkan, malah kami secara swadaya berupaya menahan agar kondisi garis pantai di Desa Muntai dan Muntai Barat tidak semakin parah dengan menanam pohon bakau. Ketika Bapak Presiden melakukan kunjungan ke desa Muntai dan Muntai Barat seolah membawa angin segar kepada kami warga desa Muntai dan Muntai barat. dengan gamblang beliau mengatakan daerah yang terkena dampak abrasi agar segera di perbaiki dan di rehabilitasi. Namun apa yang kami terima saat ini? Yang diharapkan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo seolah sirna karena Pihak BWSS III PUPR Riau yang kami anggap tidak arif dan bijaksana dalam menerjemahkan bapak presiden Joko Widodo yang tidak memprioritaskan desa kami” kata H.

Sebelum Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS), Syahril, disalah satu media online mengatakan, saat ini dana bantuan pusat untuk abrasi tersebut sangat terbatas, "kita sudah memprioritaskan pembangunan batu di desa Muntai Barat dan Pantai Muntai tapi tahun 2022 belum masuk dalam daftar".

"Kita minta masyarakat Muntai dapat menunggu. Untuk sementara yang pertama mengusulkan bantuan itu. Semoga tahun depan ada dana lanjutan untuk pantai Muntai Bengkalis," kata Syahril, Kamis (23/12/21).

Keterangan poto : Lokasi Pantai Desa Muntai dan Desa Muntai Barat Terparah Abrasinya, di Pulau Kabupaten Bengkalis.