Oleh: Lhynaa Marlinaa

Satuju.com – Rencana pemerintah Indonesia untuk berkontribusi sebesar Rp 17 triliun (setara USD 1 miliar) ke dalam inisiatif global "Board of Peace" menuai polemik tajam. Ambisi diplomasi tingkat tinggi ini dinilai bertabrakan dengan realitas krisis kemanusiaan di dalam negeri yang belum tertangani tuntas.

Sorotan utama tertuju pada kontras yang menyayat hati: sementara triliunan rupiah disiapkan untuk panggung perdamaian dunia, lebih dari 100 ribu warga negara sendiri di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih bertahan hidup di bawah tenda pengungsian yang memprihatinkan, hanya dua pekan menjelang bulan suci Ramadhan.

Menanti Ramadhan di Balik Terpal

Berdasarkan data lapangan dan laporan visual yang beredar, kondisi pascabencana banjir bandang dan longsor yang menghantam wilayah Sumatera akhir tahun 2025 lalu masih jauh dari kata pulih. Tercatat sekitar 111.000 warga masih berstatus pengungsi.

Di Aceh dan Sumatera Barat, ribuan keluarga terpaksa menyambut bulan puasa di tenda-tenda darurat yang didirikan di pinggir jalan atau tanah lapang. Realisasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang dijanjikan pemerintah berjalan lambat, terkendala birokrasi dan pencairan anggaran.

"Boro-boro mikirin menu sahur, atap supaya enggak bocor kalau hujan saja kami masih bingung," ujar salah satu perwakilan korban bencana yang enggan disebut namanya. Foto-foto yang beredar di media sosial memperlihatkan deretan tenda lusuh yang menjadi saksi bisu lambannya penanganan pascabencana.

"Board of Peace": Prestise atau Pemborosan?

Di sisi lain, wacana pemerintah untuk bergabung dalam "Board of Peace"—sebuah dewan perdamaian inisiasi Presiden AS Donald Trump—dengan "tiket masuk" senilai Rp 17 triliun terus bergulir. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memberi sinyal bahwa dana tersebut kemungkinan akan diambil dari realokasi pos anggaran strategis, termasuk opsi dari Kementerian Pertahanan.

Meski narasi yang dibangun adalah untuk rekonstruksi Gaza dan partisipasi aktif dalam perdamaian dunia, besarnya angka tersebut memicu pertanyaan mendasar mengenai skala prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kritik Keras: "Meringis di Negeri Sendiri"

Pengamat kebijakan publik menilai langkah ini sebagai bentuk disorientasi prioritas. Mengirim bantuan internasional adalah tindakan mulia, namun melakukannya ketika "luka" domestik masih menganga dianggap sebagai langkah politik yang tidak peka.

"Ada ironi besar di sini. Kita ingin terlihat gagah sebagai 'jurudamai' di mata dunia dengan uang 17 triliun, tapi rakyat sendiri di Sumatera 'meringis' kelaparan dan kedinginan," kritik keras muncul dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Jika dana Rp 17 triliun tersebut dikonversikan untuk penanganan bencana, jumlah itu lebih dari cukup untuk membangun ribuan rumah tahan gempa, memulihkan infrastruktur jembatan yang putus, dan menjamin logistik pangan seluruh pengungsi selama berbulan-bulan.

Epilog

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Apakah "gengsi" internasional akan tetap dikejar dengan harga mahal, ataukah negara akan "pulang" untuk membasuh luka warganya sendiri sebelum gema takbir Ramadhan berkumandang?

Bagi 111 ribu pengungsi di Sumatera, jawabannya bukan pada diplomasi di meja bundar Washington, melainkan pada seberapa cepat bantuan nyata tiba di tenda mereka.