Oleh: Lhynaa Marlinaa, Analisis Sejarah Politik

​Satuju.com - Pernyataan Prabowo Subianto baru-baru ini yang mengajak generasi muda untuk tidak melupakan peran Amerika Serikat (AS) dalam kemerdekaan Republik Indonesia memicu diskursus tajam di ruang publik. Narasi ini menantang pemahaman tradisional yang selama ini menempatkan perjuangan fisik rakyat sebagai satu-satunya variabel penentu kedaulatan. Namun, di balik tirai diplomasi internasional periode 1945–1949, hubungan antara Jakarta, Washington, dan Den Haag menyimpan kompleksitas yang lebih dari sekadar "bantuan" tulus.

​Pragmatisme di Balik Meja Perundingan

​Logika utama yang mendasari klaim keterlibatan AS adalah tekanan ekonomi masif yang diberikan Gedung Putih kepada Belanda melalui Marshall Plan. Pasca-Perang Dunia II, Belanda berada di titik nadir ekonomi dan sangat bergantung pada dana bantuan pemulihan dari Amerika. Ketika Belanda meluncurkan Agresi Militer II, AS memberikan ultimatum keras: hentikan serangan di Indonesia atau kucuran dana Marshall Plan diputus total.

​Secara jurnalistik, ini adalah momen "skakmat" diplomatik. Namun, pertanyaan kritisnya adalah: Mengapa AS baru bertindak tegas di tahun 1948? Fakta menunjukkan bahwa pada periode 1945–1947, AS justru cenderung pasif, bahkan membiarkan militer Belanda menggunakan perlengkapan tempur sisa perang milik Amerika untuk mencoba merebut kembali koloninya. Perubahan sikap Washington bukan didasari oleh empati terhadap hak asasi bangsa terjajah, melainkan oleh kalkulasi geopolitik yang dingin.

​'Hantu' Komunisme sebagai Katalisator

​Titik balik dukungan Amerika terjadi setelah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Keberhasilan pemerintahan Soekarno-Hatta dalam menumpas gerakan komunis domestik mengirimkan sinyal kuat ke Washington bahwa Republik Indonesia adalah mitra "anti-komunis" yang kredibel di Asia Tenggara.

​Dalam konteks Perang Dingin yang mulai memanas, AS lebih memilih mendukung Indonesia yang nasionalis-moderat daripada membiarkan Belanda terus memicu ketidakstabilan yang bisa dimanfaatkan oleh Uni Soviet. Dengan demikian, dukungan AS pada Konferensi Meja Bundar (KMB) lebih tepat dibaca sebagai strategi Containment Policy—pembendungan pengaruh komunisme—daripada sebuah "jasa" tanpa pamrih.

​'Tiket Mahal' Kemerdekaan: Warisan Utang KMB

​Salah satu fakta sejarah yang paling sering diabaikan dalam narasi "jasa" AS adalah peran mereka sebagai fasilitator yang membiarkan Indonesia memikul beban finansial yang tidak adil. Di bawah pengawasan Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) yang didominasi pengaruh AS, Indonesia dipaksa menanggung utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden.

​Ironisnya, sebagian dari dana tersebut digunakan Belanda untuk membiayai operasional militer mereka—termasuk agresi militer—melawan pejuang Indonesia. AS membiarkan kesepakatan ini tetap berjalan demi menjaga stabilitas ekonomi Belanda di Eropa agar tetap menjadi sekutu yang kuat melawan blok Timur. Kemerdekaan RI pada akhirnya harus dibayar dengan harga selangit yang membebani ekonomi nasional selama puluhan tahun.

​Kesimpulan: Diplomasi sebagai Pelengkap, Bukan Penentu

​Membaca logika sejarah secara jernih membawa kita pada kesimpulan bahwa peran Amerika Serikat adalah peran "makelar politik" yang cerdik. AS tidak memberikan kemerdekaan kepada Indonesia; mereka hanya mengakui realitas di lapangan bahwa Belanda tidak akan bisa menang melawan gerilya rakyat yang militan.

​Tanpa perlawanan fisik yang membuat Belanda frustrasi dan tanpa kecerdikan diplomat RI memanfaatkan celah kepentingan global, tekanan dari Washington mungkin tidak akan pernah ada. Kemerdekaan Indonesia tetaplah buah dari pengorbanan rakyat, sementara peran Amerika adalah catatan kaki strategis dalam papan catur politik dunia yang saat itu kebetulan menguntungkan posisi Republik.